Politik Identitas Pemicu Konflik dalam Praktif Demokrasi

JAMBERITA.COM - Pemilihan lokal 2024 di Sumatera Utara kembali memperlihatkan bahwa politik identitas masih menjadi strategi yang cukup kuat dalam praktik demokrasi di Indonesia. Isu suku, agama, dan kelompok tertentu masih sering digunakan untuk menarik dukungan masyarakat.

Padahal dalam demokrasi, yang seharusnya lebih diutamakan adalah gagasan, program kerja, serta kemampuan calon dalam memimpin daerah.

Baru-baru ini, situasi politik di Sumatera Utara terasa semakin panas, setidaknya di media sosial. Perbedaan politik tidak lagi dianggap sesuatu yang wajar, melainkan argumen yang tak terelakkan untuk menyerang identitas orang yang tergabung dalam kelompok dan komunitas tertentu. Akibatnya, ruang demokrasi yang seharusnya dinamis justru dipenuhi oleh perasaan dan pertikaian sosial.

Sebagai mahasiswa Ilmu Politik, saya menyadari bahwa politik identitas sebenarnya tidak sepenuhnya buruk. Identitas adalah bagian dari kehidupan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari politik. Masalahnya muncul ketika identitas digunakan untuk membelah masyarakat demi keuntungan elektoral.

Elit politik memanfaatkan kedekatan dengan kelompok sosial, etnis, agama, atau kelompok untuk membangun loyalitas pendukung. Metode ini memang sangat berhasil untuk meraih suara, tetapi dampaknya bisa sangat jangka panjang bagi masyarakat. Meskipun demikian, berakhirnya sebuah pemilihan tidak segera menghapus konflik atau luka saling percaya di antara kelompok-kelompok.

Masalah lain adalah pemahaman politik masyarakat masih rendah. Pengguna jauh lebih mudah dipengaruhi oleh alur cerita yang bersifat sentimental daripada kualitas program, dari kandidat kepala daerah, secara umum. Akibatnya, alih-alih mendorong orang untuk mempertimbangkan “gagasan apa yang mereka miliki”, kita sering kali mendorong mereka untuk memilih tentang “mereka berasal dari kelompok yang mana”.

Hal ini juga diperparah oleh fakta bahwa umpan media sosial mengandalkan hal tersebut. Informasi kontroversial beredar dengan sangat cepat, dan umumnya tidak didasarkan pada fakta—sering kali hanya setengah fakta. Cuplikan video, pernyataan yang penuh kebencian, bahkan isu keagamaan dapat dengan mudah digunakan sebagai alat propaganda politik. DALAM kondisi seperti inilah orang menjadi semakin mudah terbelah.

Yang paling penting, saya melihat adanya politik simbolik yang berlebihan dalam demokrasi kita saat ini. Elit politik sibuk menciptakan wajah (façade) kedekatan identitas, sementara isu-isu terkait pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan daerah tersingkir dari prioritas.

Sementara itu, Sumatera Utara adalah provinsi yang jauh lebih heterogen. Daerah ini dihuni oleh begitu banyak etnis, budaya, dan agama. Ketika politik identitas dimainkan terlalu ekstensif, hasilnya bukanlah kompetisi demokratis yang sehat, melainkan ketegangan sosial yang dapat merusak rasa kebersamaan.

Pemilihan lokal seharusnya menjadi forum pertukaran gagasan dan solusi mengenai daerah, bukan peningkatan perasaan di antara kelompok. Publik juga harus lebih cermat dalam menerima pesan politik, terutama melalui media sosial. Jangan pernah membiarkan demokrasi diperlakukan seperti sarana untuk memenangkan kekuasaan dengan mempolarisasi masyarakat.

Menjadi kepentingan bersama bahwa pemerintah, penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat, dan juga generasi muda harus turut memiliki peran yang sama agar demokrasi tetap sehat. Ini memerlukan penguatan pendidikan politik untuk mencegah masyarakat terprovokasi oleh isu identitas yang digunakan untuk kepentingan jangka pendek.

Pada akhirnya, yang terpenting bukan siapa yang paling baik memainkan identitas, tetapi siapa yang dapat mengubah masyarakat. Untuk politik identitas, jika terus digunakan sebagai senjata utama dalam pemilihan lokal, hanya akan menghasilkan kemenangan politik demokratis yang meninggalkan luka sosial-ekonomi terbuka di hadapan publik.

Oleh : Martalena Hutagalung.

Artikel Rekomendasi