Gubernur Al Haris Desak Hasil Audit Forensik Bank Jambi Ditindaklanjuti ke Penegak Hukum

JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan dukungannya agar hasil audit forensik PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (Bank Jambi) segera diserahkan dan ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ia menyatakan tidak akan tebang pilih terhadap pihak mana pun yang terlibat dalam krisis finansial dan operasional bank plat merah tersebut.

Pernyataan tegas ini disampaikan Al Haris menanggapi hasil audit forensik yang telah resmi keluar pada 3 Juni 2026 lalu, menyusul dugaan serangan siber hebat yang mengguncang Bank Jambi sejak awal tahun.

"Siapapun pihak terkait, vendornya, silahkan saja (ditindaklanjuti ke APH). Karena yang rugi itu rakyat Jambi," ujar Al Haris dengan nada bertenaga usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).

Selain mendorong proses hukum, Al Haris juga menyoroti persoalan krusial terkait pelayanan konsumen. Hingga pertengahan Juni 2026, layanan mobile banking Bank Jambi dilaporkan masih lumpuh total pasca-serangan siber yang terjadi pada Februari 2026 lalu.

Saat ini, pihak manajemen tengah berupaya melobi Bank Indonesia (BI) agar akses transaksi digital tersebut dapat kembali diaktifkan untuk memulihkan kenyamanan nasabah. Namun, proses ini terganjal oleh kesiapan infrastruktur internal bank yang dinilai belum siap.

"Kita sedang mengajukan ke BI agar layanan mobile banking bisa dibuka sehingga dapat berjalan optimal. Tapi tentu ada persyaratan-persyaratan dari pihak BI, yang mungkin peralatan dan perlengkapan kita yang belum memadai," ungkap Al Haris blak-blakan mengenai kendala teknis yang dihadapi.

Krisis di Bank Jambi ini menjadi sorotan tajam setelah serangan siber pada Februari lalu tidak hanya melumpuhkan sistem, tetapi juga sempat membuat uang ratusan miliar rupiah raib. Meskipun manajemen dana yang hilang tersebut telah ditutupi dan dikembalikan menggunakan dana deviden, dampak sistemik terhadap layanan dasar belum juga pulih.

Hingga saat ini, gangguan masif masih menyelimuti transaksi harian nasabah, baik melalui mesin ATM maupun aplikasi mobile banking. Akibat kelumpuhan operasional yang berlarut-larut ini, roda transaksi ekonomi masyarakat Jambi yang bergantung pada bank daerah tersebut menjadi sangat terganggu, terlebih para debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi yang mengalami kesulitan untuk membayar angsuran bulanan mereka tidak bisa via transfer akibat sistem yang belum stabil.(afm)

Artikel Rekomendasi