Perkuat Manajemen ASN & Akses Keadilan, Kakanwil Kemenkum Jambi Ikuti Dua Agenda Strategis

JAMBERITA.COM - Langkah nyata dalam mendorong tata kelola birokrasi yang modern sekaligus memperluas akses keadilan terus dipacu oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi. Kamis (23/7/2026), Kepala Kanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, didampingi Kabag Tata Usaha dan Umum, Ermasdon, mengikuti dua agenda strategis nasional secara daring dari Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenkum Jambi.

Kedua agenda tersebut adalah Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) SIASN BKN serta Kick Off Kolaborasi Lintas Kementerian.

Agenda pertama yang dimulai pukul 13.00 WIB melalui Zoom Meeting ini diselenggarakan oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum. Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman mendalam terkait implementasi layanan Integrated Mutasi (I-Mut) SIASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sesuai Surat Edaran BKN Nomor 7 Tahun 2024, proses pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian ASN kini wajib mematuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN berbasis sistem merit yang terintegrasi secara digital. Biro SDM Kemenkum mendorong seluruh satuan kerja (satker) untuk segera bersiap agar administrasi kepegawaian berjalan lebih efektif, akuntabel, dan transparan.

"Proses pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi kenaikan pangkat Jabatan Fungsional ke depan akan diselaraskan penuh via I-Mut SIASN dan regulasi pengawasan merujuk pada UU No. 20/2023 tentang ASN, Perpres No. 116/2023, dan Perpres No. 92/2024,"tegasnya.

Melalui sosialisasi ini, seluruh jajaran Kanwil diharapkan memahami seluruh alur proses, persyaratan dokumen, hingga konsekuensi administratif jika penerapannya belum maksimal.

Usai membahas transformasi digital kepegawaian, Jonson Siagian langsung mengikuti agenda kedua yaitu Kick Off Kolaborasi dan Kerja Sama Lintas Kementerian. Synergy megah ini melibatkan, ?Kementerian Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Acara dibuka dengan laporan dari Sekjen Kemenkum, Nico Afinta, yang menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan fondasi strategis untuk menghadirkan pelayanan hukum yang lebih solid bagi masyarakat. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pun resmi dilangsungkan.

Bertepatan dengan momentum Hari Anak Nasional, KemenPPPA melalui Wakil Menteri Veronika Tan bersama BPSDM Hukum akan menguji coba program pendidikan hukum terintegrasi guna meningkatkan kapasitas SDM dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Menteri P2MI, Mukhtarudin juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi ini. "Langkah terpadu ini dinilai sangat krusial dalam menciptakan ekosistem migrasi yang aman serta memperkuat benteng perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI)," tuturnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ini sejalan dengan penguatan implementasi KUHP dan KUHAP, khususnya dalam memperluas access to justice bagi kelompok rentan.

Selanjutnya, Menkum mendorong optimalisasi Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh pelosok Tanah Air sebagai garda terdepan dalam memberikan bantuan hukum gratis dan responsif bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keikutsertaan Kakanwil Kemenkum Jambi dalam dua agenda besar ini mempertegas komitmen daerah untuk sejalan dengan kebijakan pusat baik dalam membenahi tata kelola internal ASN yang berintegritas, maupun dalam mengawal perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Jambi.(afm)

Artikel Rekomendasi