Genjot Kualitas Pelayanan, Kemenkum Jambi Monitoring dan Evaluasi SKM, SPKP dan SPAK

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan II Tahun 2026, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tersebut dihadiri Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Fatriansyah; Ketua Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Jambi, Andi Setiawan; Tim Pokja BSK Hukum Jambi; serta perwakilan Bidang Administrasi Hukum Umum. 

Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat integritas dalam penyelenggaraan layanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi. Pembahasan difokuskan pada evaluasi capaian survei serta penyusunan langkah tindak lanjut terhadap hasil survei Triwulan II Tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, seluruh unit kerja diingatkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengisian survei setelah memperoleh pelayanan. Setiap bidang, termasuk pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta unit pelayanan lainnya, diminta lebih aktif memberikan informasi dan mengingatkan pengguna layanan untuk menyampaikan penilaian secara objektif. 

Monitoring capaian survei juga akan dilaksanakan secara berkala, khususnya pada minggu kedua setiap bulan. Langkah tersebut diperlukan agar jumlah responden pada setiap jenis layanan dapat dipantau dan kekurangan capaian dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah percepatan.

Untuk memperkuat koordinasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi akan menyusun Surat Keputusan mengenai penunjukan penanggung jawab survei pada masing-masing bidang. Penanggung jawab tersebut nantinya bertugas melakukan pemantauan, mengingatkan petugas pelayanan, serta memastikan survei dilaksanakan secara konsisten dalam setiap kegiatan pelayanan. 

Rapat juga menghasilkan sejumlah rekomendasi peningkatan pelayanan, antara lain penyediaan ruang pengaduan yang representatif, penyusunan dan penetapan standar pelayanan, penyusunan standar operasional prosedur, penetapan jangka waktu penyelesaian layanan, serta penyediaan kanal informasi yang mudah diakses masyarakat.

Selain itu, informasi mengenai jenis layanan dan tarif resmi perlu ditampilkan secara terbuka melalui televisi atau media digital di ruang pelayanan. Penyediaan informasi yang jelas diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memberikan kepastian kepada pengguna layanan, serta mencegah terjadinya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

Peningkatan kualitas pelayanan juga diarahkan melalui penerapan budaya pelayanan prima dengan prinsip 5S, yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun. Seluruh petugas diharapkan mampu memberikan pelayanan secara ramah, profesional, dan tulus sebagai budaya kerja yang diterapkan secara konsisten.

Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, rapat merekomendasikan pelaksanaan pelatihan pelayanan prima dengan melibatkan narasumber dari pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan tersebut akan dikoordinasikan oleh Tim BSK Hukum Jambi setelah memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah. 

Rapat turut menekankan pentingnya integritas dalam proses pengisian survei. Setiap indikasi ketidaksesuaian atau penyimpangan akan dievaluasi secara objektif untuk menentukan langkah pembinaan dan tindak lanjut yang diperlukan, sehingga hasil survei benar-benar menggambarkan kondisi pelayanan yang diterima masyarakat. 

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil survei sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan, penguatan integritas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.*

 

Artikel Rekomendasi