SAH Tegas Pertahanan Nasional Prioritas Presiden Prabowo Menjamin Keberlanjutan Pembangunan

JAMBERITA.COM– Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penguatan pertahanan nasional sebagai salah satu prioritas strategis merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.

Menurut SAH, sapaan akrab Sutan Adil Hendra, pembangunan nasional tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membutuhkan fondasi keamanan dan stabilitas nasional yang kuat.

“Pembangunan akan berjalan optimal apabila negara memiliki stabilitas dan kemampuan menjaga kedaulatan. Karena itu, penguatan pertahanan bukan semata-mata persoalan militer, tetapi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar SAH.

Ia menjelaskan, tantangan pertahanan saat ini semakin kompleks. Ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat konvensional, tetapi juga mencakup ancaman siber, keamanan energi, ketahanan pangan, geopolitik, perlindungan wilayah perbatasan hingga keamanan sumber daya strategis.

Karena itu, menurut SAH, kebijakan Presiden Prabowo perlu dipahami sebagai bagian dari pembangunan ketahanan nasional secara menyeluruh. Penguatan pertahanan harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi, penguasaan teknologi, penguatan industri dalam negeri serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Pertahanan yang kuat memberikan kepastian bahwa agenda pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Negara tidak boleh hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga harus memiliki kemampuan menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional,” katanya.

SAH menilai perhatian terhadap pertahanan juga memiliki dimensi ekonomi. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), pengembangan industri pertahanan nasional dan peningkatan kapasitas teknologi dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian apabila diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri.

Dengan demikian, belanja pertahanan tidak semata dilihat sebagai pengeluaran negara, tetapi dapat menjadi instrumen untuk membangun kapasitas industri strategis nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi teknologi dan mengurangi ketergantungan terhadap produk pertahanan dari luar negeri.

“Yang penting adalah bagaimana penguatan pertahanan dilakukan secara terukur, efektif dan memberikan manfaat strategis bagi kemandirian bangsa. Kita ingin pertahanan kuat, industri nasional tumbuh dan ekonomi masyarakat juga bergerak,” jelasnya.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo dalam kerangka kebijakan nasional juga menempatkan pertahanan berdampingan dengan agenda strategis lain seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi rakyat. Dalam RAPBN 2026, pertahanan tercatat sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas pemerintah.

Bagi SAH, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pertahanan nasional harus diposisikan sebagai bagian integral dari pembangunan. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat agar investasi, aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara konsisten.

“Pembangunan itu membutuhkan kepastian. Kepastian membutuhkan stabilitas, dan stabilitas membutuhkan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang kuat. Ini merupakan satu kesatuan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri dan maju,” tegasnya.

SAH juga menekankan pentingnya membangun pertahanan yang berorientasi pada masa depan. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat penguasaan teknologi pertahanan, keamanan siber, industri strategis, kemampuan sumber daya manusia serta sistem pertahanan yang mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis global.

Ia berharap kebijakan penguatan pertahanan nasional yang didorong pemerintahan Prabowo dapat menjadi investasi strategis bagi generasi mendatang.

“Pertahanan yang kuat bukan untuk menciptakan ketegangan, tetapi untuk memastikan Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam menjaga kepentingan nasional. Dengan kedaulatan dan stabilitas yang terjaga, pembangunan dapat terus berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi