SAH Tegaskan Keseriusan Presiden Prabowo Selamatkan Sawah Petani Jambi Dari Kekeringan

JAMBERITA.COM– Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi Dr. Ir. HAR Sutan Adil Hendra, MM yang dikenal luas sebagai bapak beasiswa Provinsi Jambi meminta pemerintah daerah bergerak cepat menyelamatkan lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Menurutnya, ancaman gagal panen tidak boleh dibiarkan meluas karena mencakup langsung kepentingan petani sekaligus agenda besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional.

SAH, sapaan akrab Sutan Adil Hendra (15/9), mengatakan masalah kekeringan harus mendapatkan penanganan yang serius dan terukur. Apalagi Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu agenda strategis nasional.

“Kalau kita bicara swasembada pangan, maka yang pertama harus kita pastikan adalah petani bisa terus berproduksi. Jangan sampai sawah sudah ditanami, biaya sudah dikeluarkan, tetapi kemudian gagal panen karena kekurangan air,” ujar SAH.

Ia menilai kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah pertanian Jambi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat manajemen sumber daya air pertanian.

Menurut SAH, intervensi tidak bisa hanya dilakukan setelah terjadi puso. Pemerintah harus bergerak sejak tanaman mulai mengalami tekanan akibat kekurangan air sehingga potensi kehilangan produksi dapat ditekan sedini mungkin.

“Jangan menunggu sawah puso. Kalau masih ada tanaman yang bisa diselamatkan, sekarang waktunya intervensi. Pompanisasi, distribusi air, optimalisasi embung dan sumber air yang tersedia harus dilakukan secara cepat,” katanya.

SAH juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan lahan terdampak secara akurat. Data tersebut penting untuk menentukan prioritas intervensi, sekaligus memastikan bantuan benar-benar diterima petani yang membutuhkan.

Menurutnya, penanganan kekeringan membutuhkan pendekatan hulu-hilir. Tidak cukup hanya menyediakan pompa air, tetapi juga harus dibarengi dengan pembenahan jaringan irigasi, pembangunan embung, konservasi sumber air serta penguatan kelembagaan kelompok tani.

“Pertanian itu sangat bergantung pada air. Karena itu pembangunan infrastruktur pertanian harus melihat aspek ketahanan terhadap perubahan iklim. Kita membutuhkan sistem irigasi yang lebih adaptif dan sumber air yang bisa menjadi cadangan ketika musim kemarau,” jelasnya.

Lebih jauh SAH mengatakan, perlindungan terhadap petani merupakan bagian penting dari kebijakan ketahanan pangan. Ketika petani mengalami gagal panen, dampaknya tidak berhenti pada rumah tangga petani, tetapi dapat berpengaruh terhadap pasokan dan harga pangan di masyarakat.

Karena itu, HKTI Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan kelompok tani dalam menghadapi kekeringan. Petani juga perlu mendapatkan pendampingan teknis agar dapat menyesuaikan pola tanam dan penggunaan air dengan kondisi iklim.

“Petani adalah ujung tombak swasembada pangan. Kalau petaninya kuat, produksi pangan kita kuat. Sebaliknya, kalau petani dibiarkan menghadapi risiko iklim sendirian, target swasembada pangan akan menghadapi tantangan,” tegasnya.

SAH menilai komitmen Presiden Prabowo terhadap swasembada pangan harus diterjemahkan sampai ke tingkat daerah. Jambi sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian harus mengambil peran dalam agenda tersebut.

“Semangat swasembada pangan nasional harus terasa sampai ke sawah-sawah petani di Jambi. Pemerintah pusat sudah punya kebijakan, pemerintah daerah harus memastikan kebijakan itu hadir dalam bentuk perlindungan nyata kepada petani,” katanya.

Ia menegaskan HKTI siap menjadi mitra pemerintah dalam mengawal kepentingan petani, termasuk dalam menghadapi ancaman kekeringan dan perubahan iklim.

“Jangan sampai petani menjadi pihak yang paling menanggung risiko ketika kekeringan terjadi. Negara harus hadir. Selamatkan tanaman, lindungi petani dan pastikan produksi pangan tetap berjalan,” tutupnya.(*)

Artikel Rekomendasi