Langkah Jitu Kapolda Jambi, Citra Darminto: Integritas, Jadi Taruhan Kepercayaan Masyarakat

JAMBERITA.COM - Keberhasilan seorang Kapolda tidak semata-mata diukur dari banyaknya kasus yang diungkap, kerasnya penindakan hukum, atau deretan kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kepemimpinan seorang kepala kepolisian diuji dari seberapa besar kehadiran institusi Polri mampu memberikan rasa aman, menghadirkan keadilan, dan menjawab keresahan masyarakat. 

Pandangan tersebut disampaikan akademisi sekaligus Koordinator Pusat Studi Ilmu Kepolisian Universitas Jambi (UNJA), Citra Darminto, saat menyoroti kepemimpinan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H.

Citra mengapresiasi langkah-langkah strategis yang dilakukan Kapolda Jambi pada awal masa jabatannya, terutama dalam upaya membenahi persoalan internal kepolisian serta memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Menurutnya, langkah awal seorang pemimpin menjadi penting karena dari situlah publik mulai menaruh harapan terhadap arah perubahan yang akan dibangun. Namun, apresiasi tersebut juga harus diikuti dengan konsistensi dan hasil nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi Citra, ukuran keberhasilan kepemimpinan Kapolda bukan sekadar bagaimana institusi terlihat kuat, melainkan bagaimana kekuatan tersebut digunakan untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga kepercayaan publik.

“Integritas dan pelayanan publik merupakan kunci utama dalam mengukur sepak terjang seorang Kapolda. Masyarakat membutuhkan kepolisian yang tidak hanya hadir ketika ada persoalan, tetapi juga mampu memberikan solusi, rasa aman, dan kepastian hukum,” menjadi inti pandangan Citra mengenai kepemimpinan kepolisian yang ideal.

Citra menempatkan integritas sebagai fondasi utama yang tidak boleh ditawar dalam tubuh kepolisian. Sebab, kewenangan besar yang dimiliki aparat penegak hukum harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui slogan atau komunikasi publik. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, setiap pelanggaran ditindak secara proporsional, dan tidak ada pihak yang merasa kebal terhadap hukum.

Karena itu, Kapolda sebagai pemimpin tertinggi kepolisian di daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan prinsip-prinsip tersebut benar-benar dijalankan hingga ke tingkat personel di lapangan.

Ketegasan terhadap pelanggaran internal, lanjutnya, juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga kehormatan institusi. Pembenahan internal bukan semata-mata untuk menjaga nama baik Polri, melainkan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dan perlindungan yang semestinya.

Di tengah beragam persoalan sosial dan hukum, Citra menilai pelayanan publik harus menjadi wajah utama kepolisian. Masyarakat membutuhkan polisi yang mudah dijangkau, bersedia mendengar, serta memberikan penanganan yang jelas terhadap setiap persoalan yang dilaporkan.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan Polri tidak cukup diukur melalui aktivitas formal dan seremonial. Yang jauh lebih penting adalah manfaat konkret yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari penanganan laporan warga, penyelesaian persoalan hukum, pencegahan kejahatan, hingga perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan, seluruhnya menjadi bagian dari pengujian kepemimpinan.

Dalam konteks tersebut, Kapolda Jambi diharapkan mampu mendorong jajarannya untuk menjadikan pelayanan yang tulus dan berorientasi pada solusi sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.

Sebab, bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan, kehadiran polisi yang mau mendengar dan memberikan kepastian sering kali jauh lebih berarti daripada sekadar janji pelayanan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Citra adalah bagaimana kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara.

Ia berpandangan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Karena itu, pengamanan aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi masyarakat harus mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, adil, dan humanis.

Menjaga ketertiban bukan berarti membungkam kritik. Sebaliknya, kepolisian dituntut mampu memastikan ruang demokrasi tetap terbuka sekaligus mencegah terjadinya tindakan yang mengancam keselamatan maupun ketertiban umum.

Pendekatan semacam ini menjadi penting bagi Polda Jambi, terutama ketika masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam pandangan Citra, cara polisi menghadapi kritik akan turut menentukan bagaimana masyarakat memandang institusi tersebut: sebagai pihak yang menjaga jarak dari rakyat atau sebagai mitra yang bersedia mendengarkan suara mereka.

Citra juga menyoroti pentingnya memperkuat sinergi antara kepolisian dan kalangan akademisi dalam membangun institusi yang profesional serta berintegritas.

Kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada penguatan karakter personel, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), serta penguatan etika dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurutnya, tantangan kepolisian tidak cukup dijawab hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan pula pendekatan pencegahan, pendidikan, dan pembangunan kesadaran kolektif agar persoalan sosial dapat ditangani dari akarnya.

Di sisi lain, ketegasan pimpinan dalam merespons kasus-kasus yang menyita perhatian publik juga menjadi faktor penting. Penanganan yang profesional, terbuka sesuai ketentuan, dan dapat dipertanggungjawabkan akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Widodo, masyarakat Jambi kini menaruh harapan agar berbagai langkah strategis yang telah dimulai dapat berlanjut menjadi perubahan yang konsisten dan terukur.

Apresiasi terhadap langkah awal kepemimpinan, sebagaimana disampaikan Citra Darminto, menjadi momentum untuk mendorong penguatan integritas, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang berkeadilan, serta hubungan yang lebih dekat antara kepolisian dan masyarakat.

Pada akhirnya, kepemimpinan Kapolda tidak hanya akan dikenang melalui kebijakan yang dikeluarkan atau program yang diluncurkan. Ukuran terbesarnya terletak pada pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan polisi: apakah mereka merasa dilindungi, didengarkan, diperlakukan secara adil, dan memperoleh kepastian hukum.

Harapan itu sejalan dengan semangat “Polisi Bersama Masyarakat” yang ditekankan dalam arah kebijakan Kapolri.

Bagi masyarakat Jambi, harapan tersebut bukan sekadar rangkaian kata. Mereka menantikan bukti nyata bahwa polisi benar-benar hadir untuk rakyat, berdiri tegak dalam menegakkan hukum, berani membenahi kekurangan di internal, dan tetap humanis ketika menjalankan kewenangannya.

Sebab, pada akhirnya, kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang bisa diminta, melainkan harus diperjuangkan dan dibuktikan melalui tindakan nyata.(afm)

Artikel Rekomendasi