Belum Isi Kuesioner PMPJ, Kanwil Kemenkum Jambi Periksa Sejumlah Notaris

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mulai memperketat pengawasan terhadap kepatuhan Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Langkah tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah Notaris yang belum mengisi kuesioner PMPJ. Pemeriksaan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kanwil yang langsung dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum Jambi, Jonson Siagian, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Divisi Pelayanan Hukum ini bertujuan memastikan seluruh Notaris di Provinsi Jambi memahami sekaligus memenuhi kewajiban penerapan PMPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim Kanwil Kemenkum Jambi mendalami alasan sejumlah Notaris belum menyelesaikan pengisian kuesioner. Klarifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, baik dari sisi teknis maupun administratif.

Selain pemeriksaan, tim juga memberikan arahan mengenai pentingnya penerapan PMPJ dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris.

Notaris diingatkan agar menerapkan prinsip kehati-hatian, mengenali profil dan karakteristik pengguna jasa, serta memastikan setiap layanan kenotariatan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Kanwil Kemenkum Jambi menekankan bahwa pengisian kuesioner PMPJ bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab profesi Notaris dalam mencegah penyalahgunaan layanan hukum untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT).

Melalui pemeriksaan ini, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong Notaris yang belum mengisi kuesioner agar segera menuntaskan kewajibannya.

Penguatan pengawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan profesi Notaris sekaligus memperkuat integritas dan akuntabilitas pelayanan hukum di Provinsi Jambi.

Kanwil Kemenkum Jambi juga menegaskan komitmennya untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui pemeriksaan, evaluasi, serta peningkatan pemahaman terhadap kewajiban profesi.

Dengan demikian, penerapan PMPJ diharapkan semakin optimal dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sekaligus mendukung upaya nasional mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.(afm)

Artikel Rekomendasi