JAMBERITA.COM - Fakultas Hukum (FH) Universitas Jambi (UNJA) menggelar Kuliah Hukum Hukum Administrasi Negara bertema “Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam: Pengalaman Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan” di Auditorium Gedung UNIFAC Lt.1, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Bupati Kabupaten Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, M.Si., M.Han., sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan praktik pemerintah daerah dalam mengelola serta melindungi sumber daya alam.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., Dekan FH UNJA, Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., jajaran wakil dekan, ketua jurusan dan ketua program studi FH UNJA, Ketua Panitia Pelaksana, Eko Nuriyatman, S.H., M.H., serta para dosen dan mahasiswa FH. Turut hadir dekan serta mahasiswa dari Universitas Adiwangsa Jambi (UNAJA), UIN STS Jambi, dan Universitas Batanghari (UNBARI).
Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Akademik UNJA, Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H., menyampaikan bahwa kuliah umum ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh wawasan dan perspektif baru mengenai pengelolaan sumber daya alam. Menurutnya, pemahaman tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah yang tetap memperhatikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan di Provinsi Jambi bukanlah pembangunan yang akan menggerus atau menghabiskan sumber daya alam, melainkan pembangunan yang mampu mengelola kekayaan alam menjadi kesejahteraan tanpa mengorbankan masa depan generasi penerus,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat perspektif hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan kesadaran mengenai tanggung jawab negara, dunia usaha, dan masyarakat, serta mendorong mahasiswa mengembangkan pemikiran kritis yang disertai solusi terhadap persoalan hukum lingkungan.
Sementara itu, Dekan FH UNJA, Prof. Dr. Hartati, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan daerah. Pengelolaan tersebut juga harus memperhatikan keberlanjutan ekologis, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta keadilan antargenerasi.
Menurutnya, pengalaman Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menjadi hal penting untuk dipelajari, khususnya dalam memahami bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan kewenangan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam ke dalam tindakan nyata yang berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Hukum bukanlah sekadar kumpulan norma dan peraturan, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa kekayaan alam dikelola secara bertanggung jawab, berkeadilan, serta berkelanjutan,” ungkapnya.
Ia berharap melalui kuliah umum ini, mahasiswa dapat memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kewajiban melindungi lingkungan hidup. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan gagasan konstruktif serta mengambil peran sebagai bagian dari solusi atas berbagai persoalan hukum dan lingkungan.
Kuliah umum ini menjadi salah satu upaya FH UNJA dalam memperkaya wawasan akademik mahasiswa melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman langsung dari praktisi pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam.(Silvi)
Selengkapnya : www.unja.ac.id
SKK Migas Tegaskan Tak Hambat PI 10% Migas Jambi : Ini Persoalan BTB, Harus Ada Negosiasi Serius
Antrean BBM di Jambi Tak Kunjung Terurai, Ketua FJM Sentil SKK Migas dan Kontraktor Migas
Sujud Syukur SAH Ketika Margono Djojohadikusomo ditetapkan Pahlawan Nasional, Pendiri BNI yang Berja
FKIK UNJA Gelar JAMHESIC ke-7, Hadirkan Kolaborasi Internasional di Bidang Kesehatan
SKK Migas Tegaskan Tak Hambat PI 10% Migas Jambi : Ini Persoalan BTB, Harus Ada Negosiasi Serius

