Antrean BBM di Jambi Tak Kunjung Terurai, Ketua FJM Sentil SKK Migas dan Kontraktor Migas

JAMBERITA.COM - Persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jambi kembali menjadi sorotan. Ketua Forum Jurnalis Migas (FJM) Jambi, Mursyid Songsang, secara terbuka mempertanyakan penyebab persoalan tersebut yang dinilai tak kunjung terselesaikan selama tiga tahun terakhir.

Sorotan itu disampaikan Mursyid di hadapan perwakilan SKK Migas dan sejumlah perusahaan migas, yakni PT Jastone, PetroChina, Pertamina, Moundor, serta Jindi South Jambi B.Co Ltd, dalam acara Malam Keakraban bersama SKK Migas bertema Satu Langkah Satu Energi di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.

Mursyid mengaku heran karena persoalan antrean BBM yang terus terjadi di sejumlah SPBU di Jambi belum juga menemukan penyelesaian yang jelas. "Ini terjadi dari tiga tahun terakhir, itu juga kita bingung apa persoalannya kok nggak kelar-kelar," kata Mursyid.

Menurutnya, persoalan antrean BBM tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pihak-pihak terkait, mengingat dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Selain menyoroti persoalan BBM, Mursyid juga menyinggung kemitraan antara FJM Jambi dan Humas SKK Migas yang telah terjalin sejak lama.

Ia mengapresiasi komunikasi dan keterbukaan informasi yang selama ini dibangun, termasuk rutinnya Humas SKK Migas menyampaikan siaran pers kepada kalangan jurnalis.

Namun, ia berharap pola komunikasi ke depan tidak hanya sebatas distribusi rilis, tetapi juga membuka ruang bagi jurnalis untuk mengembangkan isu dan menghasilkan karya jurnalistik yang lebih kritis serta mendalam.

"Tetapi kalau ada kawan-kawan yang kreatif dalam mengambil angle berita itu lebih bagus. Ke depan rilis-rilis yang diberikan agar bisa kita olah atau penyuntingan sesuai produk jurnalistik," jelasnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagsel, Safei Syafri, menjelaskan bahwa persoalan antrean BBM tidak terlepas dari kondisi produksi minyak nasional yang hingga kini belum mencapai target.

Ia menyebut kebutuhan energi dalam negeri masih harus ditopang oleh impor karena produksi nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.

"Produksi nasional kita belum mencapai target. Artinya, target APBN harus dicapai, karena kita masih melakukan impor," ujar Safei.

Menurutnya, fenomena antrean BBM juga ditemukan di sejumlah daerah lain, termasuk Sumatera Selatan (Sumsel).

Karena itu, ia meminta dukungan berbagai pihak agar target produksi minyak dan gas nasional dapat direalisasikan sehingga ketergantungan terhadap impor bisa ditekan.

"Begitu pula di daerah, misalnya di Sumsel, sering kali kita menemukan banyak antrean. Untuk itu kita meminta dukungan semua agar ini bisa direalisasikan," jelasnya.

Dalam persoalan BBM, terdapat pembagian kewenangan antara SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

SKK Migas menjalankan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, mulai dari eksplorasi atau pencarian cadangan minyak dan gas bumi, eksploitasi atau produksi, hingga pengawasan pengangkatan (lifting) hasil migas.

Sementara itu, BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir migas, termasuk penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Dengan demikian, persoalan antrean di SPBU juga berkaitan dengan aspek hilir, khususnya ketersediaan dan distribusi BBM kepada masyarakat.(afm)

Artikel Rekomendasi