Kanwil Kemenkum Jambi Harmonisasi Tujuh Ranperbup Tanjabbar dan Muaro Jambi

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi mengharmonisasikan tujuh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (10/11/2026).

Pengharmonisasian yang dilaksanakan melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum tersebut bertujuan memastikan rancangan regulasi daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Jambi, Dina Rasmalita, mengatakan proses harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

"Pengharmonisasian ini penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan kepala daerah memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan tumpang tindih aturan," ujar Dina.

Dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdapat dua Ranperbup yang dibahas, yakni tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedua rancangan tersebut berkaitan dengan penguatan tata kelola keuangan daerah, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan pemerintah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengajukan lima Ranperbup, meliputi pengalokasian, pembagian dan tata cara pengalokasian dana desa setiap desa; pengelolaan arsip statis; pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI); pedoman pengelolaan arsip vital; serta pedoman pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintah daerah.

Kelima rancangan tersebut mencakup pengaturan alokasi dana desa dan penguatan tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam proses harmonisasi, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Jambi bersama jajaran pemerintah daerah melakukan pembahasan terhadap substansi, sistematika, serta rumusan norma dalam masing-masing rancangan.

Dina menegaskan, melalui proses tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kanwil Kemenkum Jambi terus mendorong sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah agar lebih harmonis, berkepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(afm)

Artikel Rekomendasi