JAMBERITA.COM - Gubernur Jambi Al Haris bersama Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 serta penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Peraturan Daerah (Perda), Selasa (10/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi tersebut menjadi momentum penyelarasan arah pembangunan daerah sekaligus penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jambi.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi atas dukungan terhadap Rancangan Awal Perubahan RPJMD 2025-2029.
Menurutnya, tantangan pembangunan lima tahun ke depan semakin berat sehingga diperlukan upaya ekstra, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik.
"Terhadap penyampaian laporan Bapemperda yang telah sama-sama kita dengarkan tadi, kami sangat menyadari bahwa kinerja yang harus dicapai lima tahun ke depan cukup berat. Sementara tuntutan pencapaian kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik tentu memerlukan upaya yang tidak biasa," ujar Sani.
Ia menegaskan, perubahan RPJMD membutuhkan kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih fokus, tanpa mengabaikan sasaran strategis pembangunan daerah.
Sani juga menyebutkan bahwa kebijakan yang telah disepakati merupakan solusi bersama yang harus menjadi tanggung jawab seluruh pihak dalam pelaksanaannya.
"Kami menyadari menyatukan pandangan ataupun visi bukanlah perkara mudah, namun kita semua harus bijaksana menyikapinya. Kebijakan yang telah disepakati tentu merupakan win-win solution yang akan menjadi tanggung jawab kita semua dalam mengimplementasikannya," katanya.
Ia meminta tim penyusun Perubahan RPJMD segera menindaklanjuti seluruh masukan yang telah disepakati untuk kemudian disempurnakan sebelum dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, seluruh kepala perangkat daerah diminta menjadikan perubahan RPJMD tersebut sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing perangkat daerah.
Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menjelaskan, perubahan RPJMD dilakukan sebagai respons terhadap dinamika dan kondisi yang berkembang selama pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, revisi tersebut bukan untuk mengubah arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi, melainkan menyempurnakan volume program dan target yang dinilai perlu disesuaikan.
"Jadi hari ini paripurna terkait dengan rancangan awal perubahan RPJMD kami dengan DPRD, di mana tentu dengan adanya kondisi-kondisi dinamika yang berkembang itu kami perlu merevisi RPJMD kami," ujar Al Haris kepada wartawan.
"Bukan merevisi arah kebijakannya, bukan. Tetapi mungkin volumenya kemudian juga targetnya mungkin ada yang kita perbaiki, supaya lebih terarah, lebih komprehensif. Nah ini yang sedang kita bahas dengan DPRD," jelasnya.
Al Haris berharap penyempurnaan dokumen RPJMD tersebut dapat menjadi pedoman yang lebih komprehensif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi selama masa kepemimpinannya.
"Intinya kita berharap RPJMD ini betul-betul memandu arah kebijakan pembangunan selama kami menjabat," tegasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut, penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD dilakukan Gubernur Al Haris bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz dan Wakil Ketua DPRD H. Ivan Wirata.
Pada kesempatan yang sama, DPRD Provinsi Jambi juga menetapkan Ranperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Air menjadi Perda Provinsi Jambi. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Rapat paripurna turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi serta sejumlah undangan lainnya.(afm)
SKK Migas Tegaskan Tak Hambat PI 10% Migas Jambi : Ini Persoalan BTB, Harus Ada Negosiasi Serius
Antrean BBM di Jambi Tak Kunjung Terurai, Ketua FJM Sentil SKK Migas dan Kontraktor Migas
Sujud Syukur SAH Ketika Margono Djojohadikusomo ditetapkan Pahlawan Nasional, Pendiri BNI yang Berja
Kapolda Jambi: Perjuangan Masa Kini Bukan Angkat Senjata, tetapi Kerja Nyata
Karhutla Jambi Capai 5.322 HA, Danrem Tegaskan Pasukan Belum Ditarik
Dinkes Jambi Perkuat Strategi Tekan Penularan HIV, Pemeriksaan Viral Load Jadi Perhatian
SKK Migas Tegaskan Tak Hambat PI 10% Migas Jambi : Ini Persoalan BTB, Harus Ada Negosiasi Serius

