Pernak-Pernik Presiden dan Wakil Presiden

Oleh: Musri Nauli*

 

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia bukan sekedar simbol kekuasaan, melainkan institusi yang dilindungi oleh konstitusi dengan mekanisme checks and balances yang ketat. Analisis terhadap peristiwa pemberhentian, kekosongan, dan hubungan antara keduanya menunjukkan bahwa Wakil Presiden mempunyai ciri yang unik: secara konstitusional ia adalah “cadangan” utama bagi Presiden, namun secara politik kedudukannya sangat bergantung pada dinamika kekuasaan Presiden yang mendampinginya. Artikel ini membahas pemberhentian dasar konstitusional, peristiwa sejarah, serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi Wakil Presiden dan konsekuensi politisnya.

Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur secara rigid dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Berdasarkan Pasal 7A, seorang Presiden atau Wakil Presiden dapat dihentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengucilan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Prosesnya tidak sederhana. DPR harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Pengajuan ini hanya sah apabila didukung oleh kurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota. MK kemudian wajib memutus dalam waktu 90 hari. Jika MK mengizinkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul penghentian kepada MPR. Keputusan MPR untuk menghentikan anggota baru sah apabila diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

Desain konstitusional ini menunjukkan bahwa pemakzulan (impeachment) di Indonesia sengaja dibuat sangat sulit. Hal ini sejalan dengan sistem presidensial yang dianut, di mana stabilitas pemerintahan menjadi prioritas utama. Presiden tidak dapat mendarat hanya karena perbedaan politik di parlemen, melainkan harus melalui pembuktian yuridis di MK terlebih dahulu .

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, peristiwa penghentian Presiden dalam masa jabatan terjadi dua kali, meskipun dengan mekanisme yang berbeda dari ketentuan Pasal 7A dan 7B yang berlaku pasca amandemen.

Presiden Soekarno dihentikan melalui TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Saat ini, sistem ketatanegaraan belum mengenal mekanisme pemakzulan yang ketat seperti sekarang. Pemberhentian Soekarno lebih merupakan konsekuensi politik dari situasi kekacauan pasca peristiwa G30S 1965, di mana MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan darinya dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.

Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi yang meluas. Pengunduran diri ini bersifat politis dan terjadi secara tiba-tiba. Menariknya, menurut ketentuan yang berlaku saat itu (Pasal 8 UUD 1945 lama), Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikan Soeharto hingga habis masa jabatan. Meskipun sempat menuai kontroversi terkait legitimasi, secara konstitusional peralihan tersebut sah .

Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa sebelum amandemen UUD 1945, pemberhentian Presiden sangat rentan terhadap tekanan politik dan tidak melalui proses peradilan tata negara yang independen. Pasca-amandemen, mekanisme menjadi jauh lebih terukur dan berbasis hukum.

Berbeda dengan Presiden, pemberhentian Wakil Presiden memiliki konsekuensi konstitusional yang berbeda pula. Jika Presiden berhenti atau diberhentikan, Wakil Presiden otomatis naik menjadi Presiden (Pasal 8 ayat 1). Namun, jika yang berhenti adalah Wakil Presiden, tidak ada pejabat yang otomatis menggantikannya. Konstitusi mengatur bahwa dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus bersidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 8 ayat 2) .

Mekanisme ini pernah diuji dalam praktik ketatanegaraan baru-baru ini. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada November 2026 memicu diskursus tentang proses pengisian jabatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penggantian Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum oleh rakyat, melainkan sepenuhnya menjadi kewenangan MPR. Presiden mengajukan dua nama, dan MPR yang memilih . Proses ini menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden bersifat derivatif—ia tidak dipilih secara terpisah dalam pemilu, melainkan sebagai pasangan calon Presiden.

Dalam sejarah, Indonesia pernah mengalami kekosongan jabatan Wakil Presiden selama periode yang cukup lama. Setelah Mohammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956 akibat perbedaan pandangan politik dengan Soekarno, jabatan Wakil Presiden kosong hingga tahun 1973—sekitar 17 tahun—dan baru terisi kembali ketika Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendampingi Soeharto . Kekosongan juga terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie (1998-1999), di mana posisi Wakil Presiden tidak diisi karena Habibie naik dari posisi Wakil Presiden setelah Soeharto mundur . Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa secara konstitusional, pemerintahan dapat berjalan tanpa Wakil Presiden, meskipun secara politis hal tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas kenegaraan.

Pertanyaan mengenai “mengapa seseorang menjadi Wakil Presiden” tidak dapat dijawab semata-mata dengan merujuk pada ketentuan konstitusi. Pasal 6A ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya, secara formal, Wakil Presiden adalah bagian dari mandat elektoral Presiden. Namun, dalam praktik politik, posisi Wakil Presiden sering kali merupakan hasil dari kompromi politik, bukan cerminan kapasitas substantif untuk memimpin.

Analisis terhadap fenomena Gibran Rakabuming Raka menjadi ilustrasi yang tajam.

Selama menjabat, Gibran terlihat memimpin rapat-rapat koordinasi terkait stunting, kepariwisataan, dan penanganan bencana. Namun, ia dinilai hampir tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis terkait politik, hukum, dan ekonomi. Ia lebih sering menghadiri acara, menerima audiensi, atau meninjau program pemerintah—fungsi-fungsi yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai “pemanis” semata . Ini menunjukkan sebuah pola di mana posisi Wakil Presiden dapat direduksi menjadi instrumen elektoral, alih-alih menjadi posisi yang secara aktif berkontribusi pada arah kebijakan negara.

Pengunduran diri Gibran pada akhirnya menambah lapisan analisis baru. Ia mundur di tengah kontroversi terkait kualifikasi pendidikannya, yang oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana mestinya . Pengunduran diri ini, sebagaimana disampaikan melalui surat lima paragraf kepada MPR, disebut sebagai “atas kemauan sendiri” dengan mempertimbangkan “alasan pribadi” dan “suara-suara yang berkembang di tengah masyarakat” . Dalam perspektif analisis politik, pengunduran diri ini dapat dibaca sebagai upaya menghindari proses pemakzulan yang lebih panjang dan berpotensi mempermalukan, sekaligus mencerminkan rapuhnya posisi Wakil Presiden ketika basis legitimasinya dipertanyakan.

Pernak-pernik jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia mencerminkan sebuah sistem yang secara konstitusional telah dirancang untuk stabil, namun dalam praktiknya tetap sarat dengan dinamika politik. Pemberhentian Presiden melalui mekanisme impeachment pasca-amandemen sangat ketat dan hampir tidak mungkin dilakukan tanpa bukti pelanggaran hukum yang kuat. Sebaliknya, pemberhentian Wakil Presiden—baik melalui pengunduran diri maupun pemakzulan—memiliki konsekuensi yang berbeda: kekosongan jabatan tidak mengguncang kursi Presiden, tetapi memerlukan mekanisme pengisian melalui MPR yang menegaskan sifat subordinatif jabatan tersebut.

Perjalanan seseorang menjadi Wakil Presiden mengungkap bahwa posisi ini sering kali merupakan hasil kalkulasi politik elektoral. Ketika kapasitas substantif tidak sejalan dengan ekspektasi, atau ketika legitimasi formal dikaji, posisi Wakil Presiden menjadi sangat rentan. Pengalaman Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa menjadi “orang nomor dua” di Indonesia bukan jaminan untuk memiliki pengaruh nyata, dan bahwa pengunduran diri—walaupun jarang terjadi—adalah jalan keluar yang mungkin ketika tekanan politik dan yuridis menjadi terlalu berat untuk menjabat. Pada akhirnya institusi kepresidenan dan kewakilpresidenan tetap kokoh, namun individu yang mendudukinya selalu diuji oleh konstitusi dan realitas politik yang melingkupinya.

Advokat. Tinggal di Jambi

Artikel Rekomendasi