Dari Moralitas ke Komunikasi Politik : Jalan Panjang Membangun Etika Berpolitik

Oleh : Hayati Butar Butar

JAMBERITA.COM, ARTIKEL - Setiap kali kasus korupsi terungkap, pejabat melontarkan pernyataan yang menyakiti publik, atau ujaran kebencian ramai di media sosial, pertanyaan yang sama muncul: di mana etika para pelaku politik kita? Pertanyaan ini terus berulang karena etika politik belum sungguh-sungguh menjadi fondasi kehidupan berbangsa kita.

Etika dan moralitas sering dianggap sama, padahal keduanya berbeda. Moralitas adalah nilai baik-buruk yang hidup dalam diri seseorang dan masyarakat, sedangkan etika adalah refleksi kritis atas nilai-nilai itu Moralitas memberi pegangan untuk bertindak, dan etika menguji apakah pegangan itu masih layak dipertahankan. Hubungan keduanya erat. Tanpa moralitas, etika kehilangan bahan yang direfleksikan, dan tanpa etika, moralitas mudah membeku menjadi kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan.

Dalam politik, hubungan ini diuji paling keras. Politik adalah soal kekuasaan, dan kekuasaan selalu menggoda penggunanya untuk menghalalkan segala cara. Sejarah politik Indonesia menunjukkan pasang surut itu Reformasi membuka ruang kebebasan, tetapi kebebasan tidak otomatis melahirkan kesantunan Pemilu berlangsung rutin, namun praktik politik uang, politik identitas, dan konflik kepentingan masih sering terdengar. Prosedur demokrasi berjalan, sementara nilai moral yang seharusnya menjiwainya tertinggal di belakang.

Akibatnya, citra etika politik kita sedang bermasalah. Kepercayaan publik pada partai, lembaga perwakilan, dan pejabat tidak pernah benar-benar pulih. Setiap skandal menambah kesan bahwa politik adalah arena kepentingan pribadi, bukan pengabdian pada kepentingan umum Ketika kepercayaan menipis, partisipasi warga berubah menjadi sinisme, dan sinisme adalah ancaman serius bagi demokrasi.

Di titik inilah martabat manusia perlu ditegaskan kembali. Etika politik pada dasarnya menjaga agar manusia tidak diperlakukan sebagai alat untuk meraih kekuasaan Rakyat bukan sekadar angka suara lima tahunan, melainkan manusia yang bermartabat dan berhak atas keadilan, rasa aman, dan keterbukaan. Kebijakan yang mengabaikan martabat warganya tidak bisa disebut etis, seberapa pun sahnya secara hukum

Beban etis terbesar ada pada pejabat publik. Jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa. Ada jarak antara apa yang tidak dilarang hukum dan apa yang pantas dilakukan seorang pejabat. Mundur karena tersandung masalah moral, menolak fasilitas yang berlebihan, dan menghindari konflik kepentingan adalah contoh kecil dari etika yang seharusnya menjadi budaya, bukan pengecualian. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa sebenarnya sudah menyediakan rambu-rambunya. Y ang masih kurang adalah kemauan untuk menjalankannya.

Etika itu akhirnya tampak pada cara politik dikomunikasikan. Di era media sosial, pernyataan seorang politisi bisa menyebar dalam hitungan detik dan membentuk opini jutaan orang. Karena itu kejujuran, kesantunan, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi menjadi tuntutan mutlak. Hoaks, fitnah, dan pencitraan yang menyesatkan merusak ruang publik. Komunikasi politik yang etis tidak hanya mengejar elektabilitas, tetapi mendidik masyarakat dengan informasi yang benar dan kritik yang bermartabat.

Perjalanan dari moralitas ke komunikasi politik memang panjang, dan tidak ada jalan pintas. Moralitas ditanamkan lewat pendidikan dan keteladanan, dirawat oleh refleksi etis, dijaga lewat aturan dan penegakannya, lalu tampak dalam cara pejabat bersikap dan berbicara di hadapan publik. Satu mata rantai yang putus cukup untuk merusak seluruhnya.

Membangun etika berpolitik adalah tugas bersama Politisi harus memberi contoh, lembaga harus menegakkan aturan, dan kita sebagai warga harus kritis serta tidak ikut menyebarkan kebencian Jika kita sabar menempuh jalan panjang ini, politik tidak lagi menjadi kata yang dihindari, tetapi sarana untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Punulis : Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Jambi.

Artikel Rekomendasi