Kerjasama Pemenuhan Perumahan Layak Huni Bagi MBR di Jambi Ditandatangani

JAMBERITA.COM- Gubernur Jambi Fachrori Umar bersama Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arif Sabaruddin menandatangani pernyataan kesepahaman.

Penandatanganan kesepakatan itu berlangsung di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jambi, kawasan Telanaipura Kota Jambi, Kamis (17/10/2019).  Tampak juga didampingi Kadis PUPR Provinsi Jambi M Fauzi. 

Direktur Utama Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (LPDPP) Kementerian PUPR RI Arif Sabarudin mengatakan pernyataan kesepahaman itu dalam rangka penguatan kerjasama di pembangunan perumahan.

"Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang khususnya yang mendapat bantuan subsidi dari pemerintah pusat," ungkapnya.

Arief berharap dengan adanya kerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) tentunya, Pemda lah yang akan menjadi peran utama di dalam pelaksanaan pembangunan perumahan tersebut, tidak hanya sebagai pelengkap tapi menjadi pemeran utama dan mendampingi.

"Karena MBR miliknya daerah, bukannya bank, bukannya milik developer, harganya subsidi, yang jelas melalui kredit kepemilikan kita akan memberikan subsidi dengan pendekatan bunga yang rendah hanya 5 persen," jelasnya.

Dari harga perumahan tipe 36 tersebut artinya masyarakat bisa mencicil dibawah satu juta perbulan yang dapat mengakibatkan daya belinya lebih meningkat. Kata Arief tahun 2019 ini sudah ada 24.000 unit.

"Program ini sudah ada sejak 2010, dari total 600.000 unit, kemudian tahun ini 68.000 Jambi sudah 24.000 unit sudah diselesaikan disini," jelasnya.

Inti kesepakatan tersebut Arief menyatakan LPDPP kementerian PUPR dan pemerintah Provinsi Jambi akan terus berkoordinasi dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

"LPDPP akan mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di provinsi Jambi," tandasnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi M Fauzi mengatakan pihaknya akan mendorong dan akan membicarakan kerjasama tersebut lebih intensif dengan mempermudah perizinan karena ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kita mensubsidi untuk masuk proses umum, lampu penerangan, terus jalan, kita harapkan kedepan untuk mendorong ini kita bisa bekerjasama dengan Pemkab dan Pemkot karena mereka punya wilayah," tandasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi