JAMBERITA.COM- Komisi IX DPR RI menilai kondisi pengangguran di Indonesia sebagai muara dari ketidaksesuaian kurikulum pendidikan di Tanah air. Pernyataan ini disampaikan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) ketika menangapi angka pengangguran yang mengalami kenaikan dari 7 juta tahun 2018, menjadi 7,05 juta orang tahun 2019.
Menurut SAH pengangguran di Indonesia kebanyakan berlatar pendidikan SMK. Presentase pengangguran dari latar pendidikan SMK sebesar 10,42% dari total jumlah pengangguran di Indonesia.
Berkaca pada data ini SAH yang lama bertugas di Komisi Pendidikan ini mengatakan agar pemerintah bisa membuat kurikulum SMK yang sesuai dengan lapangan kerja. Supaya mereka mempunyai daya saing tinggi.
Selama ini kita melihat ada ketimpangan yang tidak nyambung antara kurikulum dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, akibatnya lulusan SMK kita tidak siap untuk masuk ke sektor industri, ini fundamental yang harus kita perbaiki, harapnya.
BPS sendiri mengatakan peningkatan angka pengangguran ini karena terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian. Tidak hanya pertanian yang mengalami penurunan, tetapi juga jasa keuangan dan asuransi, ujarnya ketika menghadiri Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Tenaga Kerja (4/11) kemarin di Jakarta.
Dalam hal ini SAH mengaku setuju atas data dari BPS tersebut sebagai kacamata kita untuk melihat warning penurunan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian sebesar 1,46 persen. “Kalau di sektor jasa keuangan dan asuransi, turun 0,06%, ini sebenarnya warning dari ekonomi Indonesia, untuk kita antisipasi,” pungkasnya.(*/sm)
Serahkan Kendaraan Dinas ke Sat Shabara, Ini Pesan Kapolda Jambi
Polda Jambi Kembali Gagalkan Penyeludupan Benih Lobster dengan Nilai Rp7 Miliar lebih
Pedagang, Ojek hingga Sopir Angkot di Jambi Komentar Soal Penundaan Fly Over, Ini Katanya
3 Kali Konflik dengan Orang Rimba Berakhir Damai, WARSI: Harusnya Kembalikan Sumber Penghidupan
Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Jambi Berakhir
Polemik Fly Over Simpang Mayang, Ketua dan Wakil DPRD Provinsi Jambi Angkat Bicara


Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi Terus Pantau Perkembangan Perkara PT PAL



