Politisasi Bansos Untuk Pilkada, Bawaslu Sebut Banyak Perdebatan Muncul

JAMBERITA.COM - Bantuan Sosial (Bansos) yang turun karena efek dari pandemi Covid-19 ini banyak disorot, terutama pada saat ini dimasa pilkada serentak 2020. Ini semua terjadi karena hampir semua kepala daerah yang ada di Jambi rata-rata saat ini menjadi bakal calon, baik untuk Pilgub maupun Pilbup/Pilwako.

Mengenai hal ini, Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi mengatakan, laporan untuk politisasi bansos sejauh ini belum ada masuk ke lembaganya. Hanya saja, untuk sekedar informasi dugaan tersebut ada sampai ke pihaknya.

"Kami juga identifikasi terkait masalah ini, karena hampir semua bakal calon ini adalah petahana. Untuk hal ini kita lebih mengutamakan upaya pencegahan terlebih dahulu," katanya dalam sesi dialog Jamberita Ngobrol.

Ia menyebutkan, pihaknya juga sudah menyurati kepala daerah terkait larangan dalam kewenangannya sebagai kepala daerah. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan agar bansos tidak dijadikan untuk kepentingan politik.

"Kita jauh sebelum adanya pandemi ini sudah membuat identifikasi untuk semua tahapan yang ada. Makanya saat itu belum bisa melakukan tindakan karena waktu itu masih penundaan. Selain itu kami juga menunggu pencabutan penundaan dari KPU," ujarnya.

"Memang mengenai hal ini akan terjadi banyak perdebatan, terutama mengenai citra diri. Makanya jangan sampai para kepala daerah menyalahgunakan wewenangnya," tandasnya. (am)

Artikel Rekomendasi