Akhir Tahun, SAH Refleksi Efektivitas Bantuan Sosial Covid 19

JAMBERITA.COM- Mengakhiri Reses sebagai Anggota DPR RI Dr  Ir. H. A. R.  Sutan Adil Hendra, MM atau kerap disapa SAH melakukan Refleksi Efektivitas bantuan sosial Covid 19.

Menurutnya Virus Corona atau Covid-19 telah mengakibatkan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan berpotensi merebaknya kemiskinan massal, pemerintah memberikan bantuan  sosial (bansos) dalam bentuk tunai dan non tunai. 

"Tujuan bansos agar menjadi katup penyelamat sosial dan meredam gejolak sosial. Serta berkontribusi signifikan dalam implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB),"ungkapnya di Jambi (25/12) kemarin. 

Namun Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menilai tujuan bansos belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal dan efektif.

Hal ini menurut SAH dibuktikan dengan  indikator yang saling terkait, seperti jumlah masyarakat yang beraktivitas di luar rumah, belum sepenuhnya terkendali. Bahkan di sejumlah tempat atau kawasan umum masih terjadi kerumunan massa. Dengan cara tidak menggunakan masker atau menjaga jarak. Seolah-olah masyarakat apatis dan permisif dengan kondisi objektif dan empirik pandemi Covid-19.

Terlepas dari kemelut sulitnya menertibkan dan mendisiplinkan masyarakat, SAH mengatakan pemerintah dan DPR telah menyiapkan tiga bentuk bansos untuk mengatasi dampak Covid-19, yakni: pertama, dalam bentuk uang tunai. Rinciannya: 1. Rp 16,2 triliun untuk 9 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan. 2. Dana desa Rp 21 triliun untuk 10 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan. 3. Khusus untuk penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mendapat Rp 1 triliun untuk 576 ribu kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan. 4. Untuk warga DKI, mendapat Rp 2,2 triliun untuk 2,6 juta/1,2 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.

Kedua, bansos dalam bentuk Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta. Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak Covid-19 baik yang ter- PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dirumahkan dengan unpaid leave, maupun yang mengalami penurunan income, yang kemudian akan diprioritaskan menjadi penerima kartu Pra Kerja.

Ketiga, bansos dalam bentuk pemberian sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) untuk 20 Juta penerima. Sebelumnya, program ini untuk 15,2 juta penerima eksisting dengan besaran Rp150 ribu per bulan sejak Januari-Februari. Saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp 200 ribu per bulan mulai Maret-Desember. Dengan penambahan ini, total anggaran yang disiapkan menjadi Rp 43,6 triliun dari sebelumnya Rp 28,08 triliun.

"Dari kesemua bantuan tersebut tentu kita ingin kaji efektivitasnya sejauh mana, jangan - jangan kurang tepat sasaran atau malah menjadi lahan dari oknum yang ingin menyalahkan gunakan untuk kepentingan pribadi, ini semua akan kita kaji agar di tahun 2021 akan lebih efektif dan berdampak baik bagi masyarakat dan ekonomis," tandasnya.(*/sm)

 

Artikel Rekomendasi