Oligarki Penguasa Proyek Infrastruktur

 Oleh : Dr. Noviardi Ferzi *

Oligarki merupakan istilah untuk pemerintahan yang mana struktur kekuasaannya dikuasai oleh sekelompok kecil orang luar, atau beberapa individu terpilih untuk mengendalikan keputusan para pemimpin atau pemerintah.

Orang luar atau individu itu bisa berupa ketua partai atau pengusaha yang tidak hanya mempengaruhi keputusan penguasa tapi menguasai secara ekonomi melalui proyek dan perizinan usaha.

Dalam skala lokal di provinsi atau kabupaten kota, kaum oligarki menguasai proyek - proyek infrastruktur, barang dan jasa. Kata Oligarki sering digunakan sebagai cara untuk menunjukkan pengaruh orang kaya dan berkuasa dalam politik, serta pemerintahan yang biasanya digunakan untuk menguntungkan diri mereka sendiri.

 Hari ini mengidentifikasikan oligarki sebagai musuh bersama menjadi penting bagi rakyat. Penting agar tak mudah dicekoki oleh bahaya oligarki. Untuk itu dibutuhkan gerakan terstruktur dan sistematis dan melibatkan semua elemen yang anti-oligarki. 

Hari ini kehidupan ekonomi-politik Indonesia benar-benar tengah dicengkram kaum cukong, oligarki. Tak heran dua cendikiawan terkemuka Dr. Ujang Komarudin dan Prof. Azyumardi Azra sampai mengatakan Oligarki bukan hanya harus dilawan tapi juga harus dihancurkan. Menurut mereka dengan menempatkan oligarki sebagai musuh bersama, maka semangat menghadang oligarki dapat dibangkitkan.

Tanpa itu jangan - jangan kita akan menjadi pengagum oligarki dengan kekuasaan dan kekayaannya. Daya rusak yang ditimbulkan oligarki meliputi banyak dimensi. Tidak saja dalam moral politik yang saat ini makin terabaikan dan melahirkan petualang-petualang politik tanpa etika, namun pula terkait dengan tercerabutnya hak-hak masyarakat, merenggut hakekat demokrasi substansial, namun pula menggerus rasa keadilan sosial. 

Oligarki juga mengakibatkan ketimpangan ekonomi makin dalam. Survei Persepsi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (2020), menguak fakta sebanyak 91,6 persen responden mengakui distribusi pendapatan tergolong “cukup tak setara” dan “tak setara sama sekali”.

Hal ini konsisten di seluruh lintas kelompok responden, mulai dari gender, pendapatan, pendidikan, usia, dan lokasi kota dan desa. Terkait perubahan pendapatan dalam lima tahun terakhir, persepsi masyarakat mencerminkan ketimpangan ekonomi di Indonesia masih dalam.

Sebanyak 24 persen responden termiskin menilai pendapatannya jauh menurun. Sebaliknya, 56 persen responden dari golongan terkaya merasa pendapatannya makin meningkat. Hasil survei ini selaras dengan fakta yang dilaporkan Credit Suisse (2020) yaitu adanya peningkatan orang kaya selama pandemi sebesar 61,69 persen atau 171.740 orang dan orang super kaya sebanyak 417 orang atau naik 22,29 persen dari tahun 2019 serta peningkatan kakayaan para pejabat, menteri hingga presiden.

Kekayaan para pejabat ini sebenarnya mengambarkan ketimpangan yang melebar. BPS pun mencatat rasio gini di Indonesia masih berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Angkanya dapat meningkat sewaktu-waktu ketika Indonesia tak siap dengan guncangan, seperti pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tak banyak berpengaruh bagi kalangan atas, namun amat terasa bagi kalangan bawah.

Masyarakat miskin akan semakin terpuruk, sedangkan yang rentan dengan mudahnya jatuh ke dalam kemiskinan. Berkaca di Provinsi Jambi sendiri angka kemiskinan juga meningkat. Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 293,86 ribu jiwa atau 8,09% dari total penduduk. Angka kemiskinan tersebut bertambah 16,06 ribu jiwa dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jambi sebanyak 277,8 ribu jiwa atau 7,58%.  Selain itu tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jambi bulan Maret 2021 yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,321.

Angka ini naik 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 sebesar 0,316.  Angka ini seolah tidak berbanding dengan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp233,73 triliun pada 2021.

Perekonomian provinsi tersebut berkontribusi sebesar 6,5% terhadap PDRB Sumatera.  Namun PDRB sebesar itu hanya dinikmati oleh segelintir Oligarki, tidak menetes kebawah. Maka dari itu Oligarki harus dilawan.

* Peneliti 

Artikel Rekomendasi