JAMBERITA.COM - Anggota DPRD Provinsi Jambi soroti adanya oknum pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mencairkan dana negara tanpa SP2D itu nonjobkan dari jabatannya.
Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi Partai PPP Berkarya Kamaluddin Havis saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi di rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis (14/7/22).
"Saya melihat ini aneh tapi nyata dan saya anggap orang ini sakti betul, pencairan uang negara tanpa mekanisme SP2D. Dan luar biasa tidak ada sanksi dari pucuk pimpinannya," paparnya.
Untuk diketahui, berdasarkan LHP BPK RI bahwa terdapat temuan di Rumah Sakit pelat merah milik Pemprov Jambi itu diduga tanpa mekanisme SP2D dan sudah dikembalikan.
Untuk itu dirinya dengan tegas minta Gubernur Jambi agar memberikan efek jera kepada pejabat itu. "Apakah itu teguran secara tertulis atau penurunan kinerja bahkan pemberhentian dari kepala OPD itu harus tegas," pungkasnya.(afm)
8 ICU BED Canggih dari Kemenkes Tiba di RSUD Raden Mattaher, drg Iwan Langsung Turun Uji Teknologi
Dua Mobil Hybrid hingga Emas 100 Gram Disita Kejati Jambi, Kasus DPRD Merangin Makin Panas!
Wisudawan UBR Jambi Wajib Tahu! 5 Kemampuan Ini Dicari Dunia Kerja, Bukan Sekadar IPK
Fraksi Demokrat Anggap Silpa Rp727 M di APBD 2021, Raport Merah Bagi Pemprov Jambi
Fraksi Golkar Soroti Tingginya Silpa APBD Provinsi Jambi TA 2021
Uang Hasil Jualan Diambil Orang, Penjual Cilik Kerupuk Jengkol Dapat Sepeda Baru dari HAR
8 ICU BED Canggih dari Kemenkes Tiba di RSUD Raden Mattaher, drg Iwan Langsung Turun Uji Teknologi


