Komnas Perempuan : Tidak Ada Restorative Justice Bagi Pelaku Kekerasan

JAMBERITA.COM - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tidak toleran pelaku tindak Kekerasan Berbasis Gender (KBG) maupun non seksual untuk dilakukan perdamaian, melainkan tetap di rekomendasikan untuk di proses ranah hukum.

Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengatakan, pihaknya ketika mendapat aduan dari korban KBG non seksual atau Kekerasan Terhadap Rumah Tangga (KDRT), psikis dan ekonomi Komnas terus mendukung proses diselesaikan secara hukum.

"Karena kekerasan yang mendalam akan menimbulkan trauma berkepanjangan, kalau itu diselesaikan secara restorative justice, artinya kita tidak memberikan pembelajaran bagi pelaku dan masyarakat," katanya saat Sosialisasi Catatan Tahunan Komnas Perempuan Selasa (20/6/2023).

Berdasarkan pengalaman Komnas Perempuan,  setelah mendapat aduan dari korban lalu diberi pendampingan, kasus bisa saja selesai karena pelaku adalah orang terdekat, dan dipengaruhi juga oleh orang orang terdekat (keluarga) sehingga ada penyelesaian. Namun, hal itu rawan karena kejadian rentan terulang terhadap korban."Oleh karena itu termasuk kekerasan terhadap KBG kami akan melihat untuk terus di proses kalau sampai pemukulan dan karena berdasarkan pengalaman itu akan terulang lagi," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Fuad hal demikian memang tidak lah kuda karena ada 3 faktor penyebab, pertama persoalan ketergantungan fisik, psikologis dan finansial terhadap pelaku. "Jadi korban sendiri, kalau bukan seksual untuk pisah terhadap pelaku itu berat, dan kami bukan lembaga hukum hanya menyampaikan surat rekomendasi kepada kepolisian misal dari tingkat Polda, kita rekomendasi ke Kapolri atau mambes, berdasarkan pandangan pandangan yang kta sampaikan,"pungkasnya.(afm)

 

Artikel Rekomendasi