KPK : Program Pemerintah hingga Anggaran di Bidang Kesehatan Jangan Coba-coba Korupsi

JAMBERITA.COM - KPK kembali mengingatkan semua Pemda di Republik Inonesia untuk tidak melakukan korupsi terhadap program pemerintah terutama menyangkut pelayanan kesehatan. Ini disampaikan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat menggelar konfrensi pers penahan tersangka baru terkait proyek RSUD Kolaka Timur Sulawesi Tenggara.

Dikatakan Asep, sektor kesehatan merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang menyangkut keselamatan serta kualitas hidup hayat orang banyak, sehingga setiap kebijakan dan anggaran di sektor kesehatan harus memberi dampak positif langsung dan nyata bagi publik tentunya kesehatan ini merupakan hak dasar dari seluruh warga negara Republik Indonesia.

"Kami mengingatkan bahwa khusus untuk program-program pemerintah ini bagi para pemangku kepentingan di daerah, jangan coba-coba untuk melakukan korupsi karena kami akan melakukan penindakan apabila saudara-saudara sekalian melakukan korupsi terhadap program-program pemerintah," tegasnya.

Asep menjelaskan, sektor kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang menyangkut keselamatan serta kualitas hidup hayat orang banyak sehingga setiap kebijakan dan anggaran di sektor kesehatan harus memberi dampak positif langsung dan nyata bagi publik.

"Tentunya kesehatan ini merupakan hak dasar dari seluruh warga negara Republik Indonesia, setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh kesehatan tetapi pada kenyataannya terkait dengan layanan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu pembangunan sarana kesehatan atau fasilitas kesehatan berupa pembangunan gedung-gedung rumah sakit dalam pelaksanaannya dikorupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Fasilitas kesehatan sejumlah daerah di Indonesia masih jauh dari standar ideal, keterbatasan infrastruktur peralatan dan layanan membuat masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Selain itu korupsi pembangunan atau pengadaan fasilitas kesehatan berarti merampas masyarakat untuk mendapatkan layanan yang optimal dimana dampaknya juga tidak hanya menghambat pertumbuhan nasional, namun juga memperburuk kualitas layanan dan mengorbankan keselamatan masyarakat.

"Oleh karena itu presiden mendorong percepatan perbaikan sektor Kesehatan melalui program Quick Queen, program ini menargetkan peningkatan layanan yang cepat terpadu dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat kabupaten, jadi pemerintah khususnya pemerintahan presiden Prabowo Subianto melalui programnya terus mendorong peningkatan layanan kesehatan ini di beberapa rumah sakit khususnya di daerah Timur, dibangun untuk memberikan layanan kepada masyarakat," katanya.

Hanya saja kembali lagi tadi para pelaksana di daerah tidak amanah dan uang untuk pembangunan sarana kesehatan ini di korupsi. "Tapi kami mendukung penuh program nasional tersebut program Quick Queen khususnya di bidang kesehatan, untuk itu KPK berkomitmen memastikan percepatan pembangunan sektor kesehatan berjalan tanpa praktek korupsi, jadi kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam rangka terus menjaga program tersebut supaya berjalan dengan baik oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan korupsi kita akan tindak," ujarnya.

Atas kejadian ini, penindakan dengan menyeret Kepala Daerah di Kolaka Timur terkait pembangunan RSUD ini, maka diharapkan menjadi pemantik bagi seluruh rakyat, terkait bahwa korupsi di sektor kesehatan tidak akan dibiarkan. "KPK juga akan terus memberikan dukungan dalam upaya memitigasi dan pencegahan korupsi," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi