Resmi! Fraksi Gerindra Desak Pembentukan Pansus BPK dan Soroti Mandeknya PAD Jambi

JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jambi secara resmi mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini diambil sebagai tindakan konkret untuk membongkar dan mengurai berbagai persoalan keuangan daerah yang telah menumpuk dari tahun ke tahun.

Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pertanggungjawaban APBD TA 2025 di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (13/7/2026).

"Pembentukan Pansus tersebut diharapkan dapat memperjelas pihak-pihak yang harus bertanggung jawab, mempercepat penyelesaian rekomendasi dan pengembalian keuangan daerah, serta memperkuat fungsi pengawasan DPRD," ujar Abun Yani saat membacakan pandangan umum fraksi.

Selain persoalan temuan BPK, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai belum serius dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, kontribusi PAD Provinsi Jambi tercatat masih mandek di angka kisaran 5 hingga 10 persen dari total APBD.

Kondisi ini membuat postur fiskal daerah Provinsi Jambi dinilai sangat rentan karena memiliki ketergantungan yang terlampau tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

"Ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat membuat fiskal daerah rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran nasional. Karena itu, optimalisasi PAD harus dilakukan melalui pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, audit dan sensus ulang Barang Milik Daerah, hingga digitalisasi inventarisasi," jelasnya.

Gerindra juga mendesak adanya penyelesaian legalitas aset, penertiban tarif sewa, serta penguatan di sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan investasi.

Menutup pandangan umumnya, Abun Yani menegaskan bahwa pembahasan anggaran ke depan, termasuk KUA-PPAS 2027, harus dilakukan secara cermat, kritis, dan berorientasi penuh pada kepentingan rakyat.

Fraksi Gerindra berharap APBD Provinsi Jambi tidak sekadar dinilai baik dari segi pemenuhan administrasi semata, tetapi juga harus kuat dalam memberikan asas manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Anggaran daerah harus hadir sebagai instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, serta mendorong pembangunan Provinsi Jambi yang adil dan berkelanjutan," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi