Membungkam Kritik, Mengubur Transparansi : Tragedi Komunikasi Krisis 'Bank Plat Merah'

Oleh: Arief Marta Guna

JAMBERITA.COM - Pasca serangan siber yang melumpuhkan layanan perbankan daerah baru-baru ini di Jambi, publik tidak hanya disuguhkan dengan macetnya transaksi di ATM dan mobile banking, tetapi juga drama komunikasi yang memprihatinkan.

Alih-alih memberikan titik terang melalui transparansi, pihak bank justru terkesan sibuk melakukan "pembersihan" narasi di ruang publik.

Komunikasi Krisis atau Manipulasi Opini?

Dalam teori komunikasi krisis, langkah pertama yang harus diambil lembaga adalah transparansi. Namun, fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Adanya upaya membungkam kritik dengan iming-iming status "mitra kerja" yang disertai syarat hanya mempublikasikan hal positif adalah bentuk kegagalan etika komunikasi.

Pakar komunikasi massa, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam bukunya The Elements of Journalism, menekankan bahwa kewajiban pertama komunikator publik (termasuk humas lembaga) adalah pada kebenaran. Ketika kritik di beli dengan bayaran bulanan, maka yang terjadi bukanlah kemitraan, melainkan pembelian nurani publik.

"Upaya membungkam suara kritis dengan materi hanya akan menciptakan 'keamanan semu'. Krisis sistem tidak bisa diselesaikan dengan memperbaiki citra di atas kertas, melainkan dengan memperbaiki infrastruktur dan kepercayaan."

Jalur Klasik: Manipulasi Sentimen Keluarga

Lebih jauh lagi, munculnya "jalur klasik" yang mengatasnamakan hubungan kekeluargaan untuk meredam kritik menunjukkan betapa rendahnya profesionalisme dalam menangani krisis. Dalam kacamata sosiologi komunikasi, ini adalah upaya memindahkan persoalan publik yang bersifat sistemik ke ranah privat (personal).

Harlow (dalam Lattimore dkk, 2010) mendefinisikan Public Relations sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Hubungan ini harus berlandaskan fakta, bukan intimidasi halus berbalut kekeluargaan. Menggunakan sentimen pribadi untuk menghentikan kritik atas kegagalan sistem perbankan adalah langkah mundur yang mencederai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Publik kini berada dalam ruang tunggu yang penuh ketidakpastian. Ketika layanan perbankan—yang merupakan sektor vital—tidak berjalan optimal, publik berhak melayangkan kritik. Uang yang dikelola adalah uang rakyat, dan bank plat merah memiliki tanggung jawab moral serta hukum untuk memberikan penjelasan jujur mengenai keamanan data nasabah.

Jika energi bank lebih banyak habis untuk menyumpal mulut kritikus daripada memperbaiki server dan sistem keamanan siber, maka kita patut bertanya: Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?

Kesimpulan

Membungkam kritik tidak akan membuat sistem yang rusak menjadi benar. Sejarah membuktikan bahwa krisis komunikasi yang ditutupi dengan kebohongan atau manipulasi hanya akan meledak menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar (distrust).

Pihak bank harus sadar bahwa di era digital ini, publik lebih cerdas dari sekadar narasi pesanan. Kembalikan fungsi komunikasi sebagai jembatan informasi, bukan sebagai alat pembungkam kebenaran. Jangan biarkan marwah perbankan daerah runtuh hanya karena ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa sistem mereka sedang tidak baik-baik saja.

Penulis : Alumni Ilmu Komunikasi Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi.

Artikel Rekomendasi