Fokus Mal Pelayanan Publik hingga Retribusi, Kemenkum Jambi Harmonisasikan Ranperbup Batang Hari

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi menggelar rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Batang Hari di Ruang Rapat Kanwil Rabu (29/04/2026). Rapat ini dilakukan guna memastikan produk hukum daerah tersebut memiliki legalitas yang kuat, harmonis, dan siap diimplementasikan.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, dengan menghadirkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, perangkat daerah pemrakarsa, serta tim perancang peraturan perundang-undangan.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga substansi Ranperbup strategis yang menjadi fokus pembahasan utama. Pertama, penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang Ditujukan untuk mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Batang Hari.

Kedua, penyesuaian tarif retribusi daerah dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang disesuaikan dengan kondisi terkini. Selanjutnya, Juknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk penguatan standar prosedur dalam penegakan peraturan daerah (Perda).

Dina Rasmalita menekankan bahwa harmonisasi adalah tahapan krusial untuk membedah kejelasan norma agar tidak terjadi benturan kewenangan. Ia mengingatkan bahwa regulasi tidak boleh hanya selesai di atas kertas, tetapi harus sinkron secara vertikal (dengan aturan yang lebih tinggi) maupun horizontal (dengan aturan yang sejajar).

"Rancangan peraturan yang disusun tidak hanya harus memenuhi aspek legalitas, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta mendukung kinerja pemerintah daerah secara efektif di lapangan,” tegas Dina.

Pembahasan dalam rapat berlangsung interaktif, di mana tim perancang Kanwil Jambi melakukan audit mendalam terhadap aspek bahasa hukum dan sistematika penulisan. Hal ini penting untuk menghindari multitafsir yang dapat menghambat pelaksanaan peraturan di tingkat teknis.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya dalam mengawal setiap proses legislasi di daerah. Dengan harmonisasi yang matang, diharapkan produk hukum Kabupaten Batang Hari dapat menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat di "Bumi Serentak Bak Regam".(afm)

Artikel Rekomendasi