DPRD Soroti Dampak Pemangkasan Laba Bank Jambi & PI 10% terhadap Ruang Fiskal APBD 2026

JAMBERITA.COM - DPRD Provinsi Jambi mengingatkan bahwa penurunan pendapatan daerah akan berdampak langsung pada menyempitnya ruang fiskal dan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menjadi sorotan serius dewan menyusul kebijakan penyerapan laba berjalan Bank Jambi dan ketidakpastian target pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas).

Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menegaskan bahwa berdasarkan tugas dan fungsi (tusi) legislator dalam penganggaran dan pengawasan, ada korelasi mutlak antara besaran dividen BUMD dengan postur APBD.

Menurutnya, kebijakan Bank Jambi yang menggunakan laba berjalan sebesar Rp143 miliar untuk mengganti uang nasabah pasca-serangan siber dipastikan memotong potensi pendapatan daerah.

"Tusi kami sebagai DPRD adalah menjaga keseimbangan antara dividen dan APBD. Kalau bisa, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula ruang fiskal kita. Sebaliknya, kalau pendapatan berkurang, maka berkurang juga ruang fiskal kita. Yang jelas, ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi kita juga," ujarnya, Selasa (26/5).

Beban fiskal Provinsi Jambi di tahun anggaran 2026 ini berpotensi semakin berat. Pasalnya, dewan mencatat adanya ancaman dari sektor pendapatan lain, yaitu target Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari pengelolaan migas yang hingga kini belum jelas realisasinya. Padahal, pendapatan dari PI Migas tersebut sudah terlanjur diproyeksikan dan masuk dalam struktur APBD 2026.

Jika target PI Migas sebesar 10 persen tersebut gagal tercapai, maka daerah harus bersiap menghadapi defisit atau pemangkasan sejumlah program belanja akibat hilangnya potensi pendapatan yang sudah direncanakan.

Menyikapi dua persoalan yang mengancam ketahanan anggaran daerah ini, DPRD Provinsi Jambi mengambil langkah taktis. Dewan akan melakukan evaluasi total dan penyisiran ulang postur anggaran dalam waktu dekat. "Selanjutnya, nanti kita lihat pada saat (pembahasan APBD) Perubahan," jelasnya.

Melalui pembahasan APBD Perubahan 2026 nanti, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalkulasi ulang realisasi pendapatan demi menyelamatkan ruang fiskal daerah agar program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat tidak mandek dalam target pencapaian RPJM dan target indikator kinerja utama masing masing OPD.

"Kami meminta gubernur memastikan bahwa PI ini bisa masuk di perubahan tapi saya mendengar hasil dari informasi bahwa negosiasi antara gubernur dengan pihak petrochina belum ketemu angkanya , tapi kalau ini berlarut akan berdampak ke ruang fiskal kita yang sudah memproyeksikan nya di APBD 2026 dan terjadinya defisit," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi