SAH Apresiasi Langkah Cepat Wamentan Sudaryono Stabilkan Harga Sawit, Negara Hadir Lindungi Petani

JAMBERITA.COM– Ketua DPD HKTI Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM mengapresiasi langkah cepat Wakil Menteri Pertanian RI yang juga Ketua Umum DPN HKTI, Sudaryono dalam merespons gejolak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jambi.

Menurut tokoh yang akrab disapa bapak beasiswa Jambi itu, langkah pemerintah menata tata niaga sawit nasional sekaligus menjaga stabilitas harga TBS merupakan bagian dari terobosan besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan kebocoran kekayaan alam Indonesia dari sektor komoditas ekspor strategis seperti sawit, batu bara dan sumber daya alam lainnya.

“Pak Presiden Prabowo ingin kekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Karena itu tata niaga komoditas strategis seperti sawit harus dibenahi agar tidak ada lagi kebocoran, permainan maupun pihak yang mengambil keuntungan berlebihan sementara petani dirugikan,” ujar SAH, Rabu (27/5/2026).

Menurut SAH, selama ini sektor sawit menjadi salah satu penopang utama ekonomi nasional dan daerah, termasuk Provinsi Jambi. Namun di sisi lain, tata niaga yang belum sepenuhnya tertata sering memunculkan gejolak harga yang merugikan petani di tingkat bawah.

Karena itu, ia menilai langkah pemerintah melalui pengawasan ekspor dan pembenahan sistem perdagangan sawit merupakan upaya strategis untuk menciptakan tata kelola komoditas nasional yang lebih transparan, adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Presiden Prabowo ingin komoditas utama Indonesia seperti sawit dan batu bara tidak lagi bocor nilainya keluar, tetapi mampu memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat daerah penghasil,” katanya.

SAH menjelaskan, langkah koordinasi yang dilakukan Kementerian Pertanian bersama GAPKI, asosiasi petani sawit dan Satgas Pangan Polri telah memberi ketenangan kepada petani di tengah kekhawatiran pasar terhadap kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Ia mengapresiasi lima langkah yang disampaikan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sawit nasional.

Pertama, pemerintah menilai gejolak harga TBS lebih dipicu faktor psikologis berupa kekhawatiran dan ketidakpahaman terhadap mekanisme kebijakan ekspor baru, bukan karena terganggunya aktivitas ekspor sawit nasional.

Kedua, pemerintah memastikan PT DSI hanya berfungsi sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor secara transparan dan akuntabel tanpa mengambil keuntungan maupun membebankan biaya tambahan kepada pelaku usaha.

Ketiga, pemerintah menetapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, sementara implementasi penuh direncanakan berlaku pada 1 Januari 2027.

Keempat, seluruh aktivitas usaha sektor hilir sawit seperti refinery, ekspor dan perdagangan dipastikan tetap berjalan normal selama masa transisi berlangsung.

Kelima, pemerintah meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) kembali menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai harga acuan crude palm oil (CPO) di masing-masing wilayah agar harga di tingkat petani kembali stabil.

Selanjutnya HKTI Jambi juga meminta seluruh pabrik sawit yang ada di Provinsi Jambi untuk mematuhi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat tersebut dengan tidak memainkan harga TBS yang merugikan petani. SAH menegaskan HKTI Jambi akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, termasuk bersama aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan di lapangan.

SAH juga mendukung langkah tegas pemerintah bersama Satgas Pangan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap PKS yang diduga memainkan harga TBS petani.

Menurutnya, apabila ditemukan indikasi persekongkolan antar PKS untuk menekan harga secara tidak wajar, maka hal tersebut dapat dilaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Pak Presiden Prabowo ingin ekonomi nasional kuat, tetapi petani juga harus sejahtera. Jadi keseimbangan antara kepentingan negara, industri dan rakyat harus dijaga,” tegasnya.

Tokoh yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi Jambi ini optimistis harga sawit ke depan akan kembali menguat seiring meningkatnya permintaan global terhadap crude palm oil (CPO), penguatan program biodiesel dan hilirisasi industri sawit yang terus didorong pemerintah.

“Kita melihat arah kebijakan pemerintah hari ini semakin jelas, yakni menjaga kekayaan alam Indonesia agar memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Saya yakin jika tata niaga sawit semakin baik, maka kesejahteraan petani juga akan ikut meningkat,” tutupnya.(*)

Artikel Rekomendasi