Kanwil Kemenkum Jambi Serahkan Sertifikat Indikasi Geografis Beras Payo Kerinci

JAMBERITA.COM- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyerahkan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Beras Payo Kerinci kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam kegiatan audiensi dan penguatan sinergi pengembangan Kekayaan Intelektual (KI) yang berlangsung di Kantor Bupati Kerinci, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian, Bupati Kerinci Monadi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Amat Djoemadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, perangkat daerah terkait, Ketua Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Beras Payo Kerinci beserta anggota, serta Tim Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Jambi.

Audiensi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam mendorong pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai instrumen peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menyerahkan secara langsung Sertifikat Indikasi Geografis Beras Payo Kerinci kepada Bupati Kerinci. Penyerahan sertifikat ini menjadi bentuk pengakuan negara atas kualitas, reputasi, dan karakteristik khas Beras Payo Kerinci yang dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah Kerinci.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, menyampaikan bahwa sertifikat Indikasi Geografis merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk unggulan daerah.

*"Sertifikat Indikasi Geografis bukan sekadar dokumen legalitas, tetapi merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kekhasan produk daerah yang memiliki reputasi dan kualitas tertentu. Melalui pelindungan ini, kami berharap Beras Payo Kerinci semakin memiliki daya saing, memberikan nilai tambah bagi petani, serta mampu menembus pasar yang lebih luas,"* ujar Jonson Siagian.

Selain penyerahan sertifikat, pertemuan juga membahas penguatan komitmen kerja sama antara Kanwil Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pengembangan serta pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah.

Dalam audiensi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Jambi turut mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual sebagai landasan hukum yang mendukung pengembangan potensi daerah berbasis inovasi, budaya, dan ekonomi kreatif. Regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal, pemberdayaan UMKM, serta meningkatkan daya saing daerah.

Selain Beras Payo Kerinci, turut dibahas penguatan dan pengawasan terhadap Indikasi Geografis yang telah terdaftar di Kabupaten Kerinci, seperti Kayu Manis Koerintji dan Kopi Arabika Sumatera Koerintji, serta identifikasi berbagai potensi produk unggulan lainnya yang berpeluang memperoleh pelindungan Indikasi Geografis.

Bupati Kerinci, Monadi, menyambut baik dukungan yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dalam pengembangan Kekayaan Intelektual daerah. Menurutnya, pelindungan KI menjadi langkah strategis dalam meningkatkan nilai ekonomi produk lokal dan kesejahteraan masyarakat.

*"Pemerintah Kabupaten Kerinci berkomitmen mendukung upaya pelindungan dan pengembangan Kekayaan Intelektual. Potensi daerah yang kami miliki harus dijaga dan dikelola dengan baik agar memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kerinci,"* ungkap Monadi.

Melalui kegiatan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi dan Pemerintah Kabupaten Kerinci sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi dalam pengembangan Kekayaan Intelektual, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, pelindungan produk unggulan daerah, serta penguatan ekosistem ekonomi berbasis inovasi dan kearifan lokal.(*)

Artikel Rekomendasi