BPK RI Mulai Pemeriksaan Kinerja dan Belanja Daerah Pemprov Jambi Tahun 2026, Inspektorat Siap Kawal

JAMBERITA.COM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi secara resmi memulai agenda pemeriksaan (entry meeting) di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Pertemuan berlangsung secara langsung di Ruang Rapat Sekda Kantor Gubernur Jambi pada Rabu, 2 September 2026 lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, didampingi Inspektur Provinsi Jambi, Agus Herianto, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait.

Dikatakan Agus, pertemuan entry meeting ini menandai dilaksanakannya pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi yang berfokus pada 4 (empat) item utama. Yaitu, kinerja Pendahuluan Tata Kelola Rumah Sakit.

"Pertama itu, audit atas upaya RSUD dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efektif untuk mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan Tahun 2025 dan 2026 (s.d semester I) pada RSUD Raden Mattaher Jambi dan instansi terkait lainnya," katanya, Senin (7/9/2026).

Item selanjutnya yakni, evaluasi atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional Tahun Anggaran 2025 dan 2026 (s.d semester I) pada Pemerintah Provinsi Jambi dan instansi terkait di wilayah Provinsi Jambi.

"Ketiga pemeriksaan atas pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) guna mendukung pemenuhan layanan pendidikan Tahun 2025 dan 2026 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Jambi," ungkapnya.

Item keempat adalah, audit atas Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2026 pada Pemerintah Provinsi Jambi. "Untuk belanja, ini akhir September baru masuk," tegasnya.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dikatakan Agus telah menginstruksikan kepada seluruh OPD terkait agar bersikap kooperatif, transparan, serta menyajikan data dan dokumen yang dibutuhkan secara akurat selama proses audit berlangsung.

"Pemeriksaan BPK RI ini merupakan instrumen penting sebagai upaya agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel, termasuk dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jambi," tambahnya.

"Inspektorat siap mengawal penuh seluruh tahapan pemeriksaan ini demi memastikan prinsip akuntabilitas serta perbaikan mutu tata kelola keuangan dan pelayanan publik dapat terus ditingkatkan," tegasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi