Antara Efisensi Anggadan dan Janji Kesejahteraan

Oleh : Syaifatul Husna

Tahun 2026 menjadi periode penting bagi arah pembangunan Indonesia. Pemerintah menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, serta investasi dan perdagangan global. Delapan agenda tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjalankan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas manfaat pembangunan kepada masyarakat.

Menurut pemerintah, APBN 2026 dirancang dengan belanja negara sekitar Rp3.786,5 triliun,pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.Pemerintah juga menekankan pentingnya efisiensi agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang nyata. Dalam praktiknya, efisiensi diarahkan antara lain dengan mengurangi belanja yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional, dan kegiatan seremonial. Kebijakan ini patut diapresiasi karena kualitas anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana, tetapi oleh seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat.

Namun, efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan belanja. Efisiensi yang sehat harus membedakan antara pengeluaran yang boros dan pengeluaran yang memang diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Jika pemangkasan dilakukan tanpa ukuran yang jelas, ada risiko program pendidikan, kesehatan, penelitian, pelayanan daerah, atau kegiatan produktif justru ikut terdampak. Karena itu, ukuran keberhasilan efisiensi seharusnya bukan berapa banyak anggaran yang berhasil dipangkas, melainkan berapa besar pemborosan yang dapat dihilangkan tanpa menurunkan mutu pelayanan.

Salah satu kebijakan yang menarik perhatian pada 2026 adalah program Makan Bergizi Gratis.Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk program tersebut dan menargetkan jangkauan hingga puluhan juta penerima manfaat. Dari sisi sosial, program ini memiliki alasan yang kuat: gizi anak berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia, kemampuan belajar, dan kesehatan jangka panjang. Program tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal apabila bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM setempat.

Akan tetapi, skala MBG yang sangat besar menuntut tata kelola yang sangat ketat. Program dengan anggaran besar harus memiliki standar gizi, mekanisme pengadaan yang transparan, pengawasan kualitas makanan, serta sistem evaluasi yang dapat menunjukkan apakah penerima benar-benar mengalami perbaikan status gizi. Tanpa pengawasan yang kuat, program sosial berisiko menjadi sekadar proyek besar dengan biaya tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuka data kinerja program secara berkala agar publik dapat menilai manfaatnya secara objektif.

Kebijakan ketahanan pangan dan energi juga layak mendapat perhatian. Pemerintah menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dengan dukungan anggaran untuk produksi,pupuk, cadangan pangan, dan penguatan Bulog. Di bidang energi, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas sekaligus mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Arah ini penting karena ketergantunganpada impor pangan atau energi dapat membuat ekonomi Indonesia lebih rentan terhadap gejolak global.

Meski demikian, ketahanan tidak boleh berhenti pada target produksi. Ketahanan pangan harus diterjemahkan menjadi harga yang terjangkau bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani. Begitu pula ketahanan energi harus memperhitungkan keterjangkauan tarif, kepastian pasokan, dan dampak lingkungan. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan harus diukur dari pengalaman masyarakat sehari-hari, bukan hanya dari jumlah anggaran atau banyaknya proyek yang selesai.

Pada akhirnya, kebijakan pemerintah Indonesia pada 2026 memperlihatkan ambisi besar untuk membangun negara yang lebih mandiri sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Arah tersebut patut didukung, tetapi dukungan publik harus disertai pengawasan. Pemerintah perlu memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan pelayanan, program besar tidak berubah menjadi pemborosan, dan investasi benar-benar menciptakan lapangan kerja serta nilai tambah di dalam negeri.

Menurut saya, tantangan terbesar pemerintah pada 2026 bukanlah kekurangan program, melainkan kemampuan memilih prioritas dan menjalankannya dengan disiplin. APBN yang besar tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan apabila tata kelolanya lemah. Sebaliknya, anggaran yang dikelola transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan jangka panjang. Karena itu, pemerintah perlu menjadikan transparansi, evaluasi berbasis data, dan partisipasi publik sebagai bagian utama dari setiap kebijakan. Dengan caratersebut, kebijakan 2026 tidak hanya menjadi daftar program pemerintah, tetapi benar-benarmenjadi investasi bagi masa depan masyarakat Indonesia.

Penulis : Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi

Artikel Rekomendasi