Bantah Ada Dualisme KNPI Tanjabbar, Dadang : Saya Pilih Fokus pada Pembentukan Pengurus Baru

JAMBERITA -Ketua DPD II KNPI Tanjab Barat hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar di Hotel Arriyadh, Senin (16/12/19) mengaku tak gentar terhadap upaya beberapa pihak yang berusaha membuat KNPI tandingan.

Bahkan Dadang mengaku tidak mau ambil pusing dan dia lebih memilih fokus pada pembentukan pengurus baru KNPI Tanjabbar periode 2019 - 2022.

"Insya Allah dualisme tidak terjadi di Tanjab Barat. Saat ini saya lebih memilih fokus pada pembentukan kepengurusan. Selain itu no comment lah," ujarnya, Selasa (24/12/19).

Seperti diketahui, Dadang Ginanjar menang secara aklamasi dengan mendapatkan dukungan tujuh pengurus kecamatan (PK) sedangkan saingannya Umam hanya mendapatkan satu PK.

Dadang secara aklamasi menduduki jabatan ketua DPD II KNPI Tanjab Barat, karena dinilai sudah memenuhi syarat keterwakilan. Pasalnya untuk maju dalam tahapan pemilihan, kandidat tersebut harus mendapatkan empat dukungan dari delapan pengurus kecamatan.

Namun selang hanya beberapa hari usai Dadang duduk menjabat Ketua KNPI Tanjab Barat, muncul kubu KNPI tandingan.

Sejumlah Pengurus Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Tanjab Barat pamer kekuatan dengan melakukan silaturahim dan audiensi dengan Bupati Tanjab Barat DR. Ir. H. Safrial, MS.

Rombongan pengurus beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) Tanjab Barat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi, Iqbal Linus dan Ketua Caretaker KNPI Tanjab Barat, Riki Amir Sakib itu bahkan diterima langsung oleh Bupati Tanjab Barat di Ruang Rapat Bupati, Jum’at (20/12).

Dalam audiensi tersebut, dibahas beberapa permasalahan dan isu kepemudaan termasuk permasalahan adanya dualisme kepengurusan organisasi yang notabene merupakan wadah tempat bernaungnya OKP-OKP tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati menjelaskan bahwa pemerintah akan bersikap netral dan tidak akan memihak salah satu pihak. Namun dirinya menegaskan jikalau terkait dengan pengalokasian anggaran daerah untuk KNPI maka legalitas organisasi harus jelas agar tidak menyalahi peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal ini kata bupati, berkenaan dengan alokasi anggaran yang meminta kejelasan legalitas organisasi agar tak tersandung persoalan hukum.

Perlu diketahui, munculnya dualisme kepemimpinan ini merupakan buntut panjang dari terbentuknya dua kubu. Kepengurusan KNPI kubu Haris Pratama yang sebelumnya sudah memenangkan kongres nasional KNPI yang digelar di Bogor, pada 22 Desember 2018.

Saat itu Haris unggul perolehan suara dukungan 84 suara dan rivalnya Fajriansyah 82 suara dukungan, dan Abstain 1. Kongres KNPI di bogor 22 Desember 2018. Sampai 3 thun kedepan. Tapi belakangan baru sejak beberapa bulan kubu Fajriansyah yang pada awalnya mengakui kemenangan Haris, justru berbalik arah membuat kongres tandingan.

Pada kongres tandingan itu Fajriansyah menang secara aklamsi menjadi ketua KNPI Nasional versi tandingn.

Jika kubu Haris, cs mengklaim mengantongi dukungan dari Kemenpora, maka kubu Fajriansyah, cs mengklaim sudah mengantongi dukungan dari Kemnkumham. Hingga akhirnya persoalan ini merembet pada kepengurusan di daerah. (Henky)

Artikel Rekomendasi