Tim Kantor Staf Presiden Turun ke Jambi, Tampung Aduan ke Istana Negara, Ini Catatannya

JAMBERITA.COM - Rombongan Tim Kantor Staf Presiden (KSP) RI turun ke Provinsi Jambi terkait program prioritas nasional dalam rangka mendengar berbagai saran, kritik dan masukan dari masyarakat.

KSP langsung menggelar pertemuan dengan jajaran Polda Jambi serta Gubernur Jambi, Hari ini Kamis (14/10/2021) siang, sebelum melakukan pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat juga melakukan pertemuan dengan para awak media.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Bidang Informasi dan Komunikasi Politik KSP RI, Joenes Joko mengatakan, kedatangan mereka guna memperoleh saran dan masukan dari masyarakat Provinsi Jambi terkait beberapa program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertama itu, masalah konflik agraria, kadang-kadang terjadi konflik antara masyarakat dengan perusahaan, dan perusahaan dengan pemerintahan. Ini salah satu PR yang harus diselesaikan," katanya, setelah duduk bersama para awak media di Swiss-Belhotel, Jambi.

Selain itu juga yang menjadi prioritas dan strategiS program nasional, yakni mengenai jalan tol Jambi, kemudian percepatan program vaksinasi sekaligus masalah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Provinsi Jambi.

"Kita ingin tahu apa saja kendala di lapangan termasuk program vaksinasi dan pembelajaran tatap muka, setelah kita mengunjungi banyak orang tua ingin PTM, karena mereka sudah jenuh dengan keberanian," ujarnya.

Selanjutnya, mengenai jalan tol Jambi mereka telah bertemu dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi dan kemudian koordinasi dengan Polda Jambi, tentang Kamtibmas dan vaksinisasi.

"Kita juga sudah bertemu dengan pak Gubernur untuk mendapatkan isu-isu apa saja yang ada di Jambi ini , dan tampak baik semuanya begitu,?" katanya.

Selain itu, mereka juga telah mengunjungi destinasi wisata Candi Muaro Jambi yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. "Kita lihat disana, ternyata banyak yang menjual, jadi kita menanyakan terkait bantuan UMKM," jelasnya.

Joanes menjelaskan, KSP mendengar dalam hal ini ingin menjembatani komunikasi antara masyarakat di daerah dengan istana negara, sehingga masyarakat itu bisa memiliki kedekatan.

"Karena selama ini istana dilihatnya begitu jauh, istana dilihat sulit untuk berkomunikasi. Tetapi dengan KSP mendengar hal kita, ingin membentuk dengan masyarakat," ujarnya.

Karena dulu ketika Presiden Jokowi sebagai Walikota dia bisa saja bertemu langsung dengan masyarakat, termasuk ketika Ia sebagai Gubernur bisa dari 1 kelurahan, ke kelurahan lainnya.

"Tetapi, Indonesia terlalu luas dari Sabang sampai Merauke beliau untuk ketemu langsung nggak mendukung, ditambah lagi situasi Pandemi Covid-19 ini," terangnya.

Sesuai dengan Arahan Kepala Staf Jendral TNI Purnawirawan Moeldoko, seluruh tim KSP semua bergerak ke berbagai daerah untuk jemput bola terkait aduan sekaligus mendengarkan suara dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat.

"Lalu lihat apa permasalahannya bantu sesuai tugas kami di Kantor Staf Presiden sebagai unit pengiriman dan juga sebagai pemantauan evaluasi, maka kami melakukan tugas-tugas itu," bebernya.

Pertemuan KSP mendengar itu biasanya mereka mengundang dari berbagai pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa termasuk juga rekan-rekan media dan segala macam di satu wilayah.

"Kita ingin mendengarkan, apa masukan kritik saran dan kita terbuka dan KSP mendengar ini sudah kita lakukan dari 2 tahun yang lalu. Kritik saran masukan itu bagi kami wajar-wajar saja gitu, selalu kami terima selama itu memang konstruktif, selama itu bukan fitnah dan ujaran kebencian," tulisnya.

Apa yang didapat dari pertemuan antara KSP mendengar dengan masyarakat Provinsi Jambi Joanes menegaskan, itu akan menjadi catatan mereka dan akan mereka sampaikan kepada Kepala Staf untuk Presiden Jokowi.

"Kami sudah berkeliling ke berbagai pemangku kepentingan, dari komunitas pendidikan, komunitas UMKM, beberapa teman-teman media, kemudian dari berbagai tokoh. Semua masukan itu akan kita catat, kita akan pila-pila mana yang perlu ditindaklanjuti langsung, mana yang harus disampaikan ke bapak Presiden sebagai prioritas," tegasnya.

Karena menurut Joanes, memang KSP ke Jambi terutama ada tiga hal yang memang menjadi sorotan utama pertama, adalah pengawalan strategi program nasional yakni Tol Jambi yang ada dua tahap. "Jambi Rengat dan Jambi Betung, kemudian maraknya konflik agraria di Jambi," terangnya.

Joanes mengungkapkan yang menjadi prioritas harus diselesaikan pada tahun 2021 dan menjadi catatan KSP, yaitu masalah agraria terdapat 54 kasus di Provinsi Jambi. "Dan KSP juga tetap mengawal percepatan vaksinasi agar kita semua segera selesai dari Pandemi Covid-19," jelasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi