Muslim Uighur Butuh Bukti Ukhuwah Muslim Indonesia

Oleh: Salamatul Fitri*

 

 

Derita kaum muslim belum berakhir, penindasan dan kezaliman senantiasa terjadi. Di berbagai belahan dunia, kaum muslim selalu menjadi kaum tertindas oleh kebengisan kaum kafir. Muslim Palestina yang kian terjajah setiap harinya, muslim Suriah yang dibombardir oleh rezim sendiri, muslim Rohingya yang terusir dari negeri sendiri, muslim Kashmir yang mengalami intimidasi sebagai kaum minoritas, muslim Uighur yang mengalami penghilangan entitas keislamannya dan masih banyak lagi.

Penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi kepada muslim Uighur menjadi perbincangan dunia saat ini. Tindakan keras pemerintah Cina terhadap etnis minoritas muslim Uighur mendapat kecaman internasional. Namun, suara penolakan dan kecaman dari negara-negara muslim nyaris tidak terdengar. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) memperkirakan sekitar 1 juta warga dari etnis Uighur, Kazakh dan minoritas lainnya diduga telah ditahan di Xinjiang barat laut Cina sejak 2017. Para pengamat mengatakan penguasa negara-negara muslim memang tidak dimasukkan dalam satu kategori, namin ada sejumlah kesamaan utama dibalik kebisuaan mereka yakni pertimbangan politik, ekonomi dan kebijakan luar negeri. (tempo.co).

Penguasa negara-negara muslim termasuk Malaysia, Pakistan, Arab Saudi dan Indonesia telah menghindari mengangkat masalah ini secara terbuka. Pakistan bahkan membela Cina dengan mengatakan media milik negara-negara barat telah menjadikan laporan-laporan soal situasi di Uighur “sensional”. Miris, melihat kenyataan dan sikap yang diambil oleh negara-negara muslim di dunia yang diam, menutup mata dan telinganya melihat dan mendengar jerit kepiluan yang dirasakan oleh muslim Uighur.

Sangat disayangkan penguasa negeri mayoritas muslim ini tidak melakukan apa-apa sekedar kecaman pun tidak ada. Ikatan iman dan ukhkuwah islamiyah yang mengharuskan pembelaan kepada muslim Uighur dikalahkan oleh nasionalisme yang bercokol pada dirinya. Penguasa menganggap urusan muslim Uighur bukan urusannya, melainkan urusan dalam negeri Cina. Sebagaimana pernyataan mantan wakil Presiden Yusuf Kalla, “Tentu saja, kami menolak atau ingin mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain”. (tempo.co, 17/12/2018). Atas dalih tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri negara lain, penguasa bungkam dan tidak berbuat apa-apa. Jikapun keluar kecaman karena desakan umat islam.

Sikap ini lahir dari cara pandang sekuler yang memisahkan aturan agama dari kehidupan. Selain itu, sikap ini juga karena belenggu slogan internasional non intervensi dan jeratan investasi asing yang membelenggu. Investasi Cina di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara hingga tahun 2018 telah berjumlah U$144,8 miliar. Sementara di Malaysia dan Indonesia jumlahnya U$ 121,6 miliar menurut lembaga think tank America Enterprise Institute. Hal ini menunjukkan bahwa sikap pemimpin negeri-negeri muslim diam karena jeratan investasi Cina yang membelenggu.

Sikap penguasa negeri ini membuktikan ketidakberdayaannya dengan mitra dagang terbaiknya. Untuk menjaga agar berbagai kerjasama ekonomi dengan Cina berjalan baik, tentu sikap keras yang diambil akan mempengaruhinya. Dalih ekonomi, membuat penguasa tidak satu tubuh dengan muslim Uighur bahkan dengan rakyatnya sendiri. Penguasa negeri-negeri muslim sebenarnya punya kemampuan untuk menolong saudara seakidahnya. Tapi kepentingan ekonomi membuatnya abai terhadap kewajiban yang diperintahkan Allah swt. Sangat berbeda dengan Rasulullah saw dan para khalifah sebelumnya. Ketika seorang muslimah disingkap auratnya oleh Yahudi Bani Qainuqa, Rasulullah saw. sebagai kepala negara bergerak bersama pasukan kaum muslim untuk mengepung mereka. Begitu juga kisah Khalifah Mu’tashim Billah yang menolong wanita karena dilecehkan di kota Amuriyah. Saat itu, Khalifah langsung mengerahkan pasukan kaum muslim untuk menyelamatkan wanita tersebut dan menjadi jalan penaklukan kota Amuriyah. Sungguh, kaum muslim merindukan hadirnya penguasa yang menjaga kemuliaan islam dan melindungi kaum muslim.

Padahal perintah dalam Al-Qur’an sudah jelas kaum muslim wajib memberikan pertolongan kepada saudaranya, Allah swt. berfirman: “Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, maka kalian wajib memberikan pertolongan.” (TQS.Al-Anfal:72). Uighur telah lama menjerit meminta pertolongan kepada kaum muslim, karena itu wajib untuk kaum muslim seluruh dunia termasuk pemerintah dan rakyat Indonesia melindungi, memelihara keimanan dan keislamannya. Sekaligus, mencegah kekufuran yang dipaksakan kepada muslim Uighur. Pemerintah Indonesia seharusnya lantang membela muslim Uighur karena negeri ini adalah negeri dengan muslim terbesar. Seharusnya Indonesia melakukan pembelaan atas tuntunan syariat islam yakni dengan memutus hubungan dagang dengan Cina dan mengirimkan kekuatan politik untuk menolong muslim Uighur yang tejajah ditanahnya sendiri. Sayang, saat ini tidak penguasa muslim pun yang mau dan berani menyelamatkan muslim Uighur. Sungguh, tidak ada yang memedulikan saudaranya yang tertindas, kecaman pun tidak dikeluarkan.

Semua ini semakin menambah daftar panjang penderitaan kaum muslim, sebab Uighur tidak sendirian masih ada muslim Rohingya, muslim Pattani Thailand, muslim Moro Filiphina, muslim Kashmir India, Palestina, Suriah dan lain-lain. Semua penderitaan kaum muslim semakin meneguhkan betapa pentingnya persatuan umat islam dibawah bingkai yang satu yakni negara yang menerapkan syariah islam secara kaffah. Melahirkan pemimpin yang peduli dan melindungi rakyatnya, sesuai Sabda Nabi saw.: “Sungguh Imam (Khalifah) itu laksana perisai. Kaum muslim akan berperang dan berlindung di belakangnya.”(HR. Bukhari dan Muslim). Hanya dengan penerapan islam secara kaffah melalui metode dakwah Nabi Muhammad saw., muslim Uighur akan mendapatkan keselamatan, keamanan serta keadilan serta terbebas dari penjajahan di wilayahnya sendiri. Wallahu’alam bisshawab(*)

 

 

Penulis adalah: Aktivis Muslimah*

Artikel Rekomendasi