Jambi Harus Punya Peta Potensi Konflik (Conflict Mapping)

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

 

Dalam kehidupan manusia, Konflik adalah fenomena yang tak dapat dihindarkan (invitable phenomenon), ia merupakan bagian yang inheren dari eksistensi manusia sendiri. Mulai dari tingkat mikro, interpersonal sampai pada tingkat kelompok, organisasi, komunitas dan negara, semua hubungan manusia baik itu sosial, ekonomi, kekuasaan mengalami konflik.

Konflik merupakan suatu fenomena yang kompleks. Dalam realitasnya, konflik hampir selalu multi layer. Ia melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan serta kepentingan yang incompatible satu sama lain. Di samping itu model komunikasi dan hubungan atau relasi di antara para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam konflik itu juga variatif.

Konfigurasi konflik muncul dari ketidakseimbangan dalam hubungan-hubungan tersebut, misalnya ketidakseimbangan dalam status sosial, kekayaan dan akses terhadap sumber-sumber serta ketidakseimbangan dalam kekuasaan yang mengakibatkan munculnya berbagai problematika seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kriminalitas. 

Situasi kesalah pahaman pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran tertentu dan terdapat adanya antagonisme-antagonisme emosional. Konflik-konflik substantif (sunstantif conflict) meliputi ketidaksesuaian tentang hal-hal seperti tujuan alokasi sumber daya, distribusi imbalan, kebijaksanaan, prosedur dan penegasan pekerjaan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah segala macam interaksi pertentangan antara dua pihak atau lebih. Konflik dapat timbul pada berbagai situasi sosial, baik terjadi dalam diri individu, antar individu, kelompok, organisasi, maupun negara.

Peta Potensi Konflik Mendesak dibutuhkan

Lalu, sejauh mana potensi konflik ini dapat dipetakan, karena meminjam kata - kata E.O Wilson,Otak kita memetakan dunia. Seringkali peta itu terdistorsi, tetapi peta dengan input sensor langsung yang konstan. Artinya, jika kita memiliki suatu peta, maka kita memiliki sensor. Ditulisan ini saya ingin mengatakan Jambi butuh Peta Potensi Konflik sebagai sensor untuk kita mengantisipasinya.

Peta konflik yang baik, memiliki sudut pandang situasi khusus yang memetakan seluruh konflik regional secara detail, luas dan kompleks. Dalam hal ini biasanya pemerintah (stake holders) menempatkan diri dalam penanganan konflik dalam peta konflik yang dibuat. Tujuannya yaitu untuk mengingatkan bahwa mereka dan organisasi adalah bagian dari situasi, bukan di atasnya.

Pemetaan Konflik itu bersifat dinamis. Merefleksikan titik tertentu mengenai mengenai situasi yang berubah dan titik menuju aksi. Peta Konflik Menawarkan kemungkinan-kemungkinan baru, apa yang bisa dilakukan? Siapa yang mampu melakukannya? Kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Apa yang harus dipersiapkan sebelumnya? Struktur seperti apa yang perlu dikembangkan ke depan?

Dalam prakteknya, pembuatan peta konflik hendaknya mengikutsetakan di dalamnya (1) peta gambar (geographical maps) yang menunjukkan wilayah-wilayah dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik; (2) gambar masalah yang diperselisihkan (mapping of issue); (3) mapping kekuatan (mapping of power alignment) yang menggambarkan peta kekuatan para pihak.; (4) mapping kebutuhan dan ketakutan (mapping of needs and fears), yaitu menggambarkan apa yang diinginkan dan dihindari oleh para pihak. 

Karekteristik Konflik di provinsi Jambi

Salah tantangan penanganan konflik di Jambi adalah belum tersedianya pemetaan potensi konflik, dokumen ini penting sebagai indikator dan acuan dalam menyusun Rencana Aksi Terpadu (RAD) penanganan Konflik Sosial, pemetaan potensi konflik ini penting dilakukan agar penyusunan RAD bisa tepat sasaran.

Penyusunan peta potensi konflik ini menggunakan sederetan instrumen dan indikator guna membedah dan mengidentifikasi potensi konflik, yang selanjutnya akan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan eskalasinya.

Pemetaan potensi konflik menggunakan data potensi konflik yang dimiliki oleh masing-masing satuan khususnya kabupaten kota untuk bisa disinkronkan dan gabungkan menjadi data daerah.  Persoalannya di Jambi peta potensi konflik di kabupaten kota relatip belum tersedia secara utuh, masih tersebar di masing - masing bidang yang rawan konflik. Akibatnya tak ada mekanisme mediasi yang bisa dilakukan secara cepat dan terkontrol.

Di provinsi Jambi konflik sosial yang terjadi masih di dominasi konflik lahan atau pertanahan, seperti HGU perkebunan dengan masyarakat, konflik tambang semisal PETI, Ilegal Driling, konflik tapal batas, konflik hubungan industrial (buruh) atau perburuhan dan konflik perizinan rumah ibadah. Dimana karakteristik masing - masing konflik ini berbeda - beda, dengan intensitas yang berbeda di tiap kabupaten kota.

Terlepas dari itu semua, konflik tetaplah harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh manusia, baik dalam posisinya sebagai pihak yang terlibat di dalamnya maupun sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat tetapi berusaha untuk membantu pihak yang terlibat agar keluar dari jebakan konflik itu. Sehingga kehadiran peta potensi konflik di kabupaten kota di provinsi Jambi mendesak untuk disegerakan.

Terakhir saya mengingat sebuah motivasi religius tentang pentingnya mendamaikan konflik...

" Maukah aku beritahukan kepadamu perkara yang lebih utama daripada puasa, shalat dan sedekah? Para sahabat menjawab, “Tentu wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yaitu mendamaikan perselisihan diantara kamu, karena rusaknya perdamaian diantara kamu adalah pencukur (perusak agama)”. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).(*)

 

 

Penulis adalah: Akademisi dan Pengamat*

Artikel Rekomendasi