JAMBERITA.COM - Tren kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mengalami peningkatan. Hal ini berdasarkan survei terhadap lembaga tinggi negara yang dilakukan Charta Politika. Dalam survei yang dirilis hari ini, Kamis (22/12/2022), Polri mendapatkan mendapatkan angka 62,4 persen.
Angka ini merupakan gabungan dari 5,8 persen responden yang sangat percaya terhadap Polri dan 56,6 persen responden yang percaya kepada Polri. Angka responden yang tidak percaya sebesar 31,1 persen, tidak percaya 4,2 persen, dan tidak tahu atau tidak jawab 2,4 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan angka kepuasan publik terhadap Polri yang mengalami kenaikan. Yunarto mengungkit momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para pejabat Polri ke Istana dengan melarang membawa HP dan tongkat. Selain itu, dia mengungkit pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal pelat RF.
"Proses upaya pengembalian citra, ada beberapa yang dicoba, beberapa misalnya ada pelat RFS yang menjadi pusat perhatian. Selama ini kita tahu sering sekali pelat RF ini terlihat di jalanan menerobos aturan merasa kebal hukum," kata Yunarto.
Yunarto juga mengatakan, penghilangan tilang manual dengan Polri berfokus kepada penggunaan e-TLE juga menjadi faktor meningkatnya kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
Lalu ada juga sikap tegas Kapolri yang menetapkan Ferdy Sambo menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, serta komitmen untuk pengusutan perkara tersebut secara tuntas juga membuat kepercayaan publik meningkat.
Survei Charta Politika digelar pada 8-16 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 sampel responden yang diwawancarai secara tatap muka. Responden Charta Politika dalam survei ini berusia minimal 17 tahun atau memenuhi syarat sebagai pemilih yang ditentukan menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error survei ini +- 2,82%.
Tren survei kepercayaan kepada Polri juga cenderung mengalami kenaikan. Pada September 2022, kepercayaan publik ke Polri di angka 56%. Di bulan berikutnya, angka tersebut naik menjadi 57% sebelum mengalami peningkatan lagi di bulan ini menjadi 62,4%. (*/am)
Dari 15 Isu Pengadaan Barang Jasa Mencuat, UKBPJ Sebut Ada 4 yang Dominan di OPD
Konflik SAD 113 dan PT BSU Berakhir, Edi Purwanto Ajak Stakeholder Komit Sejahterakan SAD 113
Dinkes Provinsi Jambi Gelar Advokasi Bahas Peningkatan Pelayanan Posyandu
Dishub Sebut 21 Pemilik IUP Batubara Dan 16 Transportasi di Jambi Tidak Terdaftar
Jessica Tahnia Wira Siswa SMAN 3 Jambi Berhasil Terpilih Menjadi Duta Fazzio 2022
ULP Harus Teliti, PPK Jangan Copas, 15 Isu Pengadaan Barang dan Jasa Ini Mencuat di Pemprov Jambi


Gubernur Al Haris: HKTI dan Wanita Tani Mitra Strategis Wujudkan Kedaulatan Pangan Provinsi Jambi



