Komisi I Sambut Aksi Damai PGRI di Gedung DPRD Tanjab Barat

JAMBERITA.COM - Forum Honorer Tanjung Jabung Barat (FHT), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta melakukan aksi damai di Lobi Gedung DPRD Tanjung Jabung Barat, Kamis (13/4/23).

Puluhan tenaga honorer yang rata-rata Guru Honorer Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama atau SMP di Tanjung Jabung Barat ini, menuntut Pemerintah membuka kembali penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Raden Fitra Ketua Forum Honorer Tanjung Jabung Barat menyebutkan, kedatangan FHT bersama PGRI dan forum Guru prioritas pertama Negri dan Swasta melakukan aksi damai menyampaikan aspirasi kepada Ketua dan Anggota DPRD serta OPD terkait dalam hal ini Pemerintah Tanjung Jabung Barat.

”Kami meminta kepada pemerintah membuka kembali PPPK ditahun 2023 sesuai dengan PMK 2023 yang diisi Guru honorer ada 1.937, Tenaga kesehatan 530 dan 38 Kuota untuk teknisi harap dibuka,” ungkap Raden Fitra ditemui usai melaksanakan aksi damai.

Selain itu kata Raden Fitra, agar Pemerintah memprioritaskan PPPK tanpa tes yang tidak ada penempatan.

”Tolong perhatikan Guru-Guru yang tidak linier. Mereka sudah kuliah jauh-jauh hari sudah lama, tidak linier tidak ikut PPPK,” katanya.

Raden Fitra menambahkan, Forum Honorer Tanjung Jabung Barat juga meminta pemerintah memprioritaskan PPPK Tenaga pendidik menjadi PPPK.

” Tenaga pendidik ini mulai dari operator, penjaga sekolah, satpam dan TU. Kalau Tenaga honorer sudah PPPK mereka mau diapakan,” pintanya. 

Anggota Komisi I DPRD Tanjabbar yang membidangi pendidikan Jamal Darmawan Sie, H Suhatmeri dan bersama anggota DPRD lainnya, dan turut hadir Ketua DPRD Tanjab Barat, H Abdullah, mengatakan bahwasanya, guru yang mengajari menulis dan membaca sudah sepantasnya profesi mereka dimuliakan dan hak-hak mereka diperjuangkan.

“Kita tidak akan seperti ini tanpa campur tangan seorang Guru yang dengan sabar mendidik. Maka dari itu sudah sepantasnya kita semua memuliakan profesi Guru termasuk hak-hak mereka kedepannya,” terang Jamal.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyebutkan, terkait honorer khususnya Guru, tenaga kesehatan dan bagian Teknis untuk APBD 2023 sudah dianggarkan 39 Milyar bagi PPPK.

“Kami akan perjuangkan agar dapat diangkat sebagai PPPK. Dan kau bersama-sama Kepala Dinas Pendidikan akan ke Kementerian Pendidikan untuk memastikan dibukanya kembali penerimaan PPPK Formasi Guru,” tandasnya. (fir)

Artikel Rekomendasi