JAMBERITA.COM - Kanwil Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi komitmen dalam mengawal pelaksanaan reformasi hukum di daerah serta mendorong peningkatan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Dina Rasmalita, menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kanwil Kemenkum Jambi dalam meningkatkan kualitas reformasi hukum. Dina menyampaikan bahwa kelengkapan dan validitas data dukung menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).
“Monitoring dan pendampingan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap pemerintah daerah dapat memenuhi indikator IRH secara optimal. Sinergi dan komitmen bersama menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum,” tegasnya saat monitor via virtual, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan monitoring dan pendampingan IRH Tahun 2026 ini mencakup seluruh Pemda di Provinsi Jambi yang melibatkan Tim Kerja IRH dan Tim Asesor guna memastikan kesesuaian data dan optimalisasi capaian nilai IRH di setiap daerah. "Monitoring dan pendampingan dilakukan untuk memastikan kesiapan serta kelengkapan data dukung yang diunggah oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," pungkasnya.(afm)
Keren, Atlet Angkat Besi Jambi Boyong 3 Emas Sekaligus di Kejurnas Jabar
Kemenkum Jambi Gandeng Akademisi dan Pengusaha Kenalkan Keunggulan Layanan Apostille
Pangkas Hambatan Investasi, Kemenkum Jambi Pastikan Aturan Baru di MPP Tak Tabrak Hukum
Negara Hadir Untuk Keadilan, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan di Jambi Segera Diresmikan
Kanwil Kemenkum Jambi : Perguruan Tinggi, Mitra Strategis Bangun Kesadaran Hukum
Tegas! Kanwil Kemenkum Jambi Ke Majelis Pengawas : Periksa Jika Ada Dugaan Pelanggaran Notaris


Pangkas Hambatan Investasi, Kemenkum Jambi Pastikan Aturan Baru di MPP Tak Tabrak Hukum



