JAMBERITA.COM - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengambil langkah konkret dan tegas dalam memberantas aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Hal ini menyusul semakin maraknya penambangan ilegal yang meresahkan masyarakat di beberapa wilayah kabupaten.
Hafiz menyoroti aktivitas PETI yang kini kian masif terjadi di sepanjang aliran Sungai Batanghari, terutama yang mencakup wilayah Kabupaten Tebo, Bungo, Merangin, hingga Sarolangun.
Menurut Hafiz, segala bentuk aktivitas yang tidak mematuhi regulasi negara harus segera dihentikan. Penertiban ini dinilai mendesak guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah dan meminimalisir risiko bencana serupa yang baru-baru ini melanda Sarolangun.
"Ya pasti, karena yang tidak sesuai dengan aturan tentu perlu ditertibkan. Kita berharap kepada APH dapat menertibkan dan meminimalisir risiko-risiko seperti yang terjadi di Sarolangun," ujar Hafiz Fattah saat memberikan keterangan, Senin (27/04).
Ketua DPRD menegaskan bahwa pembiaran terhadap aktivitas ilegal hanya akan memperbesar potensi bencana alam yang mengancam keselamatan warga. Ia menekankan bahwa fungsi penegakan hukum sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekologi di Provinsi Jambi.
Aspirasi ini muncul sebagai bentuk respon cepat lembaga legislatif terhadap keluhan masyarakat yang merasa ruang hidup dan sumber air mereka tercemar serta rusak akibat alat berat maupun bahan kimia yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas ilegal.
"Kita ingin ada upaya serius untuk menekan angka kegiatan ilegal ini. Jangan sampai kepentingan ekonomi segelintir pihak merusak hajat hidup orang banyak dan mengakibatkan hilangnya nyawa akibat bencana," tambahnya.
DPRD Provinsi Jambi berharap sinergi antara pemerintah daerah dan APH dapat segera memutus rantai aktivitas PETI di wilayah-wilayah rawan tersebut demi keberlangsungan lingkungan bagi generasi mendatang.(afm)
Dorongan Edi Purwanto di Pusat : Kepala Bappeda Pastikan Berkas Inpres Jalan Padang Lamo Rampung
Keren! Dosen Kebidanan UBR Jambi Sulap Kearifan Lokal Jadi Terapi Bumil di Solok Sipin
Kemenkum Jambi Harmonisasikan Ranpergub Mitigasi Banjir dan Insentif Pajak Daerah
1.585 Posbankum Jambi Diresmikan : Transformasi Aparat Desa & Warga, dari Intimidasi ke Melek Hukum!
Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Jambi Dorong Penguatan Analisis Kebijakan Melalui Policy Talks


Kemenkum Jambi Harmonisasikan Ranpergub Mitigasi Banjir dan Insentif Pajak Daerah



