Membaca Elektabilitas Prabowo 2026: Ketika SMRC dan PPI Menghasilkan Angka Berbeda

Oleh: Assoc. Prof. Dr. Pahrudin HM, M.A.*

 

 

Baru-baru ini, dua lembaga survei nasional kenamaan merilis hasil surveinya terkait Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei elektabilitas Prabowo yang berbeda pada Oktober 2026 menimbulkan masalah metodologis dan masalah penting bagi analisis politik Indonesia. Dalam simulasi semi-terbuka dengan 24 nama, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat elektabilitas Prabowo sebesar 9,8 persen. Dalam simulasi terbuka, Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 31,6 persen. Selisih 21,8 poin persentase tidak dapat dianggap sebagai bukti langsung bahwa lembaga tertentu benar dan lembaga lainnya keliru. Karena perbedaan ini, desain penelitian, alat pengukuran, dan konteks pembentukan opini publik semuanya harus diperiksa. 

Komparabilitas pengukuran adalah masalah pertama dari sudut pandang metodologi survei. SMRC melakukan survei terhadap 1.213 orang pada 1–10 Oktober 2026 melalui kombinasi wawancara telepon dan tatap muka. PPI mengumpulkan data dari 1.200 orang pada 26 September–6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka. Kedua metode pengambilan sampel probabilitas menghasilkan margin kesalahan sekitar 2,8 hingga 2,9 persen. Namun, margin kesalahan ini tidak menjelaskan semua kemungkinan kesalahan survei, seperti bias nonrespons, efek pewawancara, pembobotan, dan perbedaan dalam cara responden memahami pertanyaan. Selisih hasil tidak dapat dijelaskan hanya dengan margin kesalahan karena simulasi dan metode pengumpulan data tidak sama.

Ketidaksesuaian antara elektabilitas, popularitas, dan kepuasan dengan pemerintahan adalah masalah kedua. Elektabilitas tidak menunjukkan hasil pemilihan sebenarnya, tetapi pilihan responden dalam situasi tertentu. Kepuasan menunjukkan persepsi orang terhadap kinerja, sedangkan popularitas menunjukkan seberapa populer seorang individu. Dalam simulasi 24 nama, SMRC menemukan elektabilitas sebesar 9,8%. Di sisi lain, PPI melaporkan kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo sebesar 65,4%. Karena kedua angka tersebut mengukur konstruk yang berbeda, mereka tidak secara otomatis bertentangan. Beberapa kebijakan pemerintah dapat diapresiasi tanpa memilih presiden dalam simulasi pemilihan berikutnya.

Meskipun demikian, tren di dalam SMRC harus diperhatikan. Dalam seri survei lembaga tersebut, elektabilitas Prabowo turun dari 34,9 persen pada November 2025 menjadi 33,3% pada Februari hingga Maret 2026; kemudian turun lagi menjadi 14,5% pada Juli dan 9,8% pada Oktober 2026. SMRC mengaitkan perubahan tersebut dengan penilaian kinerja pemerintah, penegakan hukum, dan kondisi ekonomi-politik. Mereka juga menilai program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Meskipun korelasi antara penilaian kebijakan dan keputusan politik belum dengan sendirinya membuktikan hubungan sebab-akibat, penjelasan tersebut merupakan interpretasi lembaga yang perlu diuji lebih lanjut.

Dalam perspektif kebijakan publik, rilis hasil survei dua lembaga riset tersebut memperkuat pentingnya mengevaluasi kesesuaian antara janji politik, implementasi program, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Pemerintah perlu memerhatikan kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, transparansi anggaran, serta respons terhadap keluhan masyarakat. Namun demikian, evaluasi kebijakan harus didasarkan pada indikator kinerja dan bukti empiris, bukan semata-mata karena adanya perubahan elektabilitas.

Membaca elektabilitas Prabowo pada Oktober 2026 membutuhkan pendekatan yang lebih cermat daripada sekadar membandingkan angka 9,8 persen dari SMRC dengan 31,6 persen dari PPI. Perbedaan simulasi pilihan, metode wawancara, dan objek pengukuran harus diperhitungkan sebelum menarik kesimpulan mengenai dinamika dukungan politik.

SMRC memperlihatkan tren penurunan elektabilitas dalam rangkaian surveinya, sedangkan PPI mencatat angka elektabilitas Prabowo yang lebih tinggi dalam simulasi terbuka. Kedua temuan tersebut perlu dibaca sesuai dengan desain penelitian masing-masing, bukan dipaksakan menjadi satu gambaran yang seragam.

Pada akhirnya, survei politik yang berkualitas bukanlah survei yang menghasilkan angka paling menguntungkan bagi tokoh tertentu, melainkan survei yang transparan mengenai metode, terbuka terhadap pengujian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bagi pemerintah, hasil survei sebaiknya menjadi bahan evaluasi dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sementara bagi masyarakat, survei merupakan salah satu sumber informasi yang perlu dibaca secara kritis bersama bukti lain tentang kinerja pemerintahan.

Pada akhirnya, perbedaan SMRC dan PPI seharusnya mendorong transparansi metodologis, bukan justru memperuncing pertentangan antarlembaga. Apalagi menyebut satu lembaga survei memiliki kaitan tertentu dengan kekuatan politik Tanah Air, dibandingkan yang lainnya. Pengujian yang lebih kuat memerlukan instrumen pertanyaan yang sebanding, dokumentasi pembobotan, data tren dengan prosedur konsisten, serta analisis hubungan antara persepsi kebijakan dan pilihan politik. Survei yang ilmiah bukan sekadar menghasilkan angka, melainkan menjelaskan bagaimana angka diperoleh, apa yang diukurnya, dan sejauh mana kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan.

 

 

 

Dekan Fisipol Universitas Nurdin Hamzah

Direktur Eksekutif Public Trust Institute (PUTIN)

Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Klaster Sumbagsel

Artikel Rekomendasi