MUSPROV PODSI Jambi Sisakan Utang Rp19 Juta, Ketua Terpilih dan Panitia Beda Pandangan

JAMBERITA.COM – Musyawarah Provinsi (Musprov) Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Provinsi Jambi tahun 2026 yang telah menetapkan ketua terpilih ternyata menyisakan persoalan. Hampir setengah tahun setelah kegiatan berlangsung, sejumlah biaya pelaksanaan senilai kurang lebih Rp19 juta disebut belum dibayarkan.

Ketua Pelaksana Musprov PODSI Jambi, Panji, mengungkapkan bahwa sebelum pelaksanaan Musprov, telah dibuat kesepakatan bahwa seluruh biaya yang timbul dari kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab ketua yang terpilih.

Namun, menurut Panji, hingga saat ini sejumlah kewajiban pembayaran belum juga diselesaikan, meskipun kepengurusan baru telah terbentuk.

"Jawabnya, minta bayar ke Tuhan saja," keluh Panji, menirukan jawaban yang disampaikan ketua terpilih ketika persoalan pembayaran tersebut dipertanyakan.

Panji menjelaskan, total biaya yang masih dipersoalkan mencapai kurang lebih Rp19 juta. Jumlah tersebut terdiri dari biaya konsumsi, honorarium, serta perlengkapan yang digunakan selama pelaksanaan Musprov. "Kurang lebih Rp19 juta. Itu terdiri dari uang konsumsi, honor, dan perlengkapan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PODSI Jambi terpilih, Wawan, membenarkan adanya kesepakatan terkait pembiayaan pelaksanaan Musprov. Namun, ia mengaku belum mengetahui secara rinci seluruh komponen biaya yang diklaim masih belum dibayarkan.

"Rasanya seperti biaya hotel penginapan itu sudah dibayarkan. Kalau biaya-biaya yang lain saya tidak tahu apa saja, maka saya minta nanti panitia untuk dirapatkan kembali," ujar Wawan saat dikonfirmasi Jamberita.com melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (2/11/2026).

Wawan meminta agar persoalan tersebut kembali dibahas bersama panitia untuk mengetahui secara jelas rincian biaya yang masih menjadi kewajiban.

Di sisi lain, mantan Ketua PODSI Provinsi Jambi, Hasan Mabruri, turut membenarkan adanya komitmen pembiayaan yang disepakati sebelum pelaksanaan Musprov.

Hasan menjelaskan, saat itu masa kepemimpinannya hampir berakhir sehingga dirinya tidak mencairkan dana pembinaan dari KONI. Keputusan tersebut diambil agar pengelolaan dana selanjutnya berada dalam kewenangan ketua terpilih.

"Waktu itu masa saya mau habis, jadi saya tidak mencairkan uang pembinaan dari KONI, karena biar ketua terpilih yang punya kewenangan nanti," katanya.

Ia menyebutkan, dana pembinaan dari KONI tersebut nilainya kurang lebih Rp100 juta. Salah satu peruntukannya adalah untuk mendukung pelaksanaan Musprov PODSI Jambi pada Juni 2026, termasuk kebutuhan biaya hotel dan penginapan.

"Dana dari KONI itu, salah satu peruntukannya untuk Musprov Juni 2026 ini, termasuk biaya hotel. Artinya tinggal di akomodir saja, karena memang waktu itu ada semacam komitmen. Karena kita harus melaksanakan Musprov, maka segala biaya yang timbul, dibayar ketua terpilih melalui uang pembinaan dari KONI tersebut," pungkasnya.

Persoalan ini kini menyisakan pekerjaan rumah bagi kepengurusan PODSI Jambi yang baru. Selain memastikan seluruh kewajiban pelaksanaan Musprov diselesaikan, kejelasan rincian penggunaan dan pembayaran dana juga menjadi hal penting agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut.(afm)

Artikel Rekomendasi