JAMBERITA.COM- Buntut dari kekecewaan warga terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang dialokasikan dari Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dinilai tidak transparan sehingga berujung aksi demo.
Aksi demo yang digelar puluhan warga Desa Pematang Pauh Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin itu, digelar di Kantor Camat, Selasa (2/6/2020).
Koordinator aksi Candra mengatakan bahwa tuntutan warga meminta Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) Sekdes Transfaran soal penyaluran BLT-DD. "Kami minta aparat Desa Transfaran dalam penyaluran BLT-DD, karena tidak pernah dipublish nama-nama penerima dan diduga tidak tepat sasaran," katanya.
Candra mengatakan bantuan BLT-DD untuk warga Desa Pematang Pauh tahap pertama diberikan kepada 50 KK."Ini sangat tidak etis kita tahu bahwa di anggarkan untuk BLT-DD itu sendiri sebesar Rp848 juta X 30 persen atau sebesar Rp254 juta dan seharusnya kuota penerimaan manfaat sebesar 131 KK," ujarnya.
Kata candra warga berharap bantuan BLT DD agar di verifikasi ulang dan yang berhak menerima agar diberikan ulang, dan masih banyak warga lainnya yang berhak menerima," jangan hanya keluarga aparat desa saja yang mendapat bantuan itu, "katanya
Persoalan lain yang yang menjadi tuntutan warga, meminta kejelasan dari Kades terkait pengelolaan dana desa (DD) tahun 2018 mengenai sejumlah pekerjaan fisik di desa tersebut yang diduga SPJ fiktif.
Korlap aksi menegaskan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati dan ditandatangani dengan PLT Camat Jangkat Timur, Kapolsek Jangkat, serta dan Danramil juga bersama pendamping desa.
Menurutnya, persolan tersebut harus diselesaikan dan di tuntaskan dalam waktu dua Minggu kedepan."Kita tunggu dengan kesepakatan tadi, jika tidak kita akan bawa kasus ini ke tingkat kabupaten dan provinsi," terangnya.
Terpisah, Plt Camat Jangkat Timur Mulyono, saat di konfirmasi awak media mengatakan pihaknya menyambut baik terkait aspirasi yang di sampaikan warga dan akan mereka ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku."Kita terima aspirasi masyarakat, kita sudah duduk bersama kita akan tidak lanjuti," sebutnya.
Ia mengatakan terkait tuntutan masyarakat telah disepakati bersama diselesaikan ."kita sudah mediasi dan perwakilan warga, kita sepakat akan kita tindak lanjuti tuntutan warga paling lambat 2 Minggu kedepan," tuturnya.
Selanjutnya kata PLT Camat Jangkat Timur Ia juga akan memanggil dan menyurati Kades Pematang Pauh untuk miminta kejaksaan dan penyelesaian terkait persoalan ini.
Kopolsek jangkat timur melalui Kanit Intel AIPDA Damujiono, membenarkan aksi demo Masyarat menutut Transfaransi terkait BLT-DD."Tadi aksi Masyarakat berlangsung damai, kita dari kepolisan mengerahkan 14 orang anggota mengamankan aksi"katanya
Ia mengatakan aksi tersebut Berlangsung kondusif, dan Kapolsek serta danramil turun kelokasi."Aksi sekitar 1,5 jam dan sekarang sudah bubar, dan sudah di mediasi dan sudah ada kesepakatan bersama," jelasnya.
Kepolisian setempat juga sedikit menyayangkan aksi demo masyarakat di tengah pandemi Covid-19, seharusnya kata Damujiono di selesaikan dengan mediasi dan duduk bersama sebelum aksi demo.
Mirisnya aksi demo Masyarakat belum direspon dan dihadiri Kades dan Sekdes, informasi yang perolehan pejabat desa sedang tidak berada ditempat.(afm)
Relaksasi Ekonomi Sosial Kemasyarakatan, Usaha Akan Kembali Dibuka
SAH Minta Penerapan New Normal Memiliki Parameter Yang Jelas dan Terukur
Masyarakat Bisa Ikut Kawal Pemberian Bantuan JPS, Begini Caranya
6 Hari Tak Ada Peningkatan, Hari Ini Jumlah Yang Diuji Swab Covid-19 di Jambi Meningkat Drastis
Dari ASN ke Pengedar Sabu, Joko Dkk Akhirnya Dibekuk Ditresnarkoba Polda Jambi


Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang



