Hati-hati, KPK Sebut Perdagangan Pengaruh Soal Proyek dan Jabatan di Jambi Terbukti Rentan

JAMBERITA.COM - Hati-hati, KPK mengungkapkan bahwa Provinsi Jambi terbukti terkonfirmasi menjadi salah satu daerah rawan dari perdagangan pengaruh, sehingga dapat menimbulkan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotaisme (KKN).

Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah l.3 Harun Hidayat menyatakan, pengaruh tersebut masih terjadi baik di manajemen ASN, maupun Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga mengenai pokir dewan yang harus segera dibenahi. 

Ini terbukti terkonfirmasi oleh KPK dari Survei Penilaian Integritas (SPI) Jambi masih merah."Itu bisa terjadi pada karir, pengangkatan jabatan, pengadaan barang dan jasa dan proyek proyek," katanya setelah melakukan sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (26/4/2024).

Harun menekankan, biarlah proses pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh eksekutif atau OPD teknis termasuk persoalan Pokir DPRD."Jangan juga mengintervensi kebijakan yang ada di eksekutif terkait pengangkatan pejabat, karena memang terbukti terkonfirmasi hasil SPI perdagangan pengaruh itu di Jambi masih tinggi, makanya rentan," terangnya.

Harun juga mengakui kedatangan Korsupgah KPK ke Provinsi Jambi juga merupakan bagian dari surat KPK dengan nomor 586 kepada Kepala Daerah se-Provinsi Jambi dan Pimpinan DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu lalu.

"Iya kami ada beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti kami juga bersurat kepada Pemprov, Pemda di Jambi untuk menindaklanjuti hasil SPI, kalau tidak ditindaklanjuti itu gimana, tentu ada konsekuensinya," tegasnya.

Harun menegaskan KPK tentu akan melakukan monitoring dan mengevaluasi apakah rekomendasi tersebut itu benar ditindaklanjuti, atau sebagian dan keseluruhan."Termasuk rekomendasinya kami adalah audit tertentu, rekomendasi nya menyeluruh, itu bagian yang harus dievaluasi, dibenahi tolong itu harus ditindaklanjuti," pungkasnya.(afm)

Artikel Rekomendasi