MBG Gerakkan Ekonomi Daerah, SAH Ingatkan Dampak Besar Jika Dihentikan

JAMBERITA.COM– Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH), mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Karena itu, setiap wacana penghentian program tersebut harus dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lapangan kerja, UMKM, petani, peternak, dan sektor ekonomi rakyat lainnya.

Menurut bapak beasiswa Jambi ini, MBG tidak lagi sekadar dipandang sebagai program pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok sasaran lainnya, tetapi telah membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang melibatkan jutaan masyarakat di seluruh Indonesia. Kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah telah menciptakan aktivitas ekonomi baru yang mampu menghubungkan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, hingga jasa transportasi dalam satu rantai nilai yang produktif.

“Program MBG telah memberikan manfaat ganda. Di satu sisi meningkatkan kualitas gizi masyarakat, di sisi lain menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Karena itu, apabila ada kebijakan penghentian program, maka dampaknya harus dihitung secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan ekonomi dan sosial baru,” ujar SAH, di Jakarta, 23 Juni 2026 kemarin.

Ia menjelaskan, ribuan dapur MBG yang beroperasi saat ini telah membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal, mulai dari tenaga pengelola dapur, ahli gizi, juru masak, tenaga kebersihan, pengemudi, hingga petugas keamanan. Bahkan, sebagian besar tenaga kerja yang terlibat merupakan masyarakat sekitar yang memperoleh tambahan penghasilan untuk menopang kebutuhan keluarga.

Sebagai pejuang petani yang telah lama memperjuangkan ekonomi kerakyatan, SAH menilai dampak penghentian MBG tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja langsung, tetapi juga akan menjalar ke sektor hulu. Petani beras, petani hortikultura, peternak ayam dan telur, nelayan, pemasok susu, serta pelaku usaha distribusi berpotensi kehilangan pasar yang selama ini memberikan permintaan rutin dan berkelanjutan.

“Dalam perspektif ekonomi, program ini menghasilkan efek pengganda atau multiplier effect yang besar. Setiap belanja yang dilakukan dapur MBG akan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Ketika aktivitas tersebut berhenti, maka perputaran uang di tingkat lokal juga akan ikut melemah,” jelasnya.

SAH juga menyoroti posisi UMKM yang selama ini menjadi bagian penting dari rantai pasok program MBG. Banyak pelaku usaha telah melakukan investasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki sarana distribusi, serta memenuhi standar operasional yang ditetapkan pemerintah. Jika program dihentikan secara mendadak, maka UMKM berpotensi mengalami tekanan terhadap arus kas dan keberlanjutan usahanya.

“Jangan sampai kita kehilangan program yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha kecil membutuhkan kepastian agar roda ekonomi daerah tetap bergerak,” tegasnya.

Karena itu, SAH berharap evaluasi terhadap MBG dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek gizi, ekonomi, ketenagakerjaan, dan keberlanjutan usaha masyarakat. Menurutnya, perbaikan tata kelola program merupakan langkah yang tepat, namun penghentian tanpa strategi transisi yang matang berisiko menimbulkan gelombang pengangguran dan melemahnya ekonomi rakyat.

“MBG hari ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi. Program ini telah menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat yang menghubungkan petani, UMKM, dan tenaga kerja dalam satu ekosistem yang produktif. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.(*)

Artikel Rekomendasi