Kanwil Kemenkum Jambi Ikuti Pembukaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2026

JAMBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi mengikuti secara virtual acara Pembukaan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, bersama jajaran pengelola keuangan dan BMN. Keikutsertaan Kanwil Kemenkum Jambi merupakan bagian dari komitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan aset pemerintah secara tertib, transparan, serta akuntabel.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum, Sri Yusfini Yusuf. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa rekonsiliasi dan pemutakhiran data merupakan tahapan strategi untuk menjamin keseragaman, kejelasan, dan akuntabilitas keuangan laporan serta laporan BMN Semester I Tahun 2026 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sri Yusfini Yusuf menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum diharapkan dapat melaksanakan proses rekonsiliasi secara cermat dan tepat waktu. Selain itu, setiap perbedaan data yang ditemukan perlu segera ditelusuri dan diselesaikan agar laporan yang dihasilkan dapat disajikan secara akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kesempatan tersebut, turut ditekankan pentingnya penegakan ketertiban administrasi, pembaruan data secara berkesinambungan, serta peningkatan sinergi antara pengelola keuangan dan pengelola BMN. Langkah tersebut diperlukan untuk mendukung penyusunan laporan yang berkualitas sekaligus mempercepat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengawasan.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Jambi menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Diharapkan pelaksanaan rekonsiliasi Semester I Tahun 2026 dapat menghasilkan laporan keuangan dan laporan BMN yang andal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.(*)

Artikel Rekomendasi