Kanwil Kemenkum Jambi Evaluasi Realisasi Pengadaan Barang/Jasa 2026

JAMBERITA.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi bersama Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum melaksanakan pendampingan, monitoring, dan evaluasi pencatatan realisasi pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2026, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum Jambi tersebut dijadwalkan pada 27–29 Oktober 2026 dengan melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan staf PPK di lingkungan kantor wilayah.

Pendampingan ini difokuskan pada peningkatan ketertiban administrasi pengadaan serta optimalisasi pencatatan realisasi belanja barang dan jasa. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mendukung pencapaian nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) minimal kategori Baik pada 2026.

Tim UKPBJ Kementerian Hukum yang terlibat terdiri atas Rendra Cory Ardhi selaku Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Adi Nugroho selaku Kepala Subbagian Rumah Tangga, serta Isna Khoirul Hidayat dan Muhammad Fathir Sidiq selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pertama.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen pengadaan melalui mekanisme tender, non-tender, e-purchasing, maupun pembelian langsung.

Dokumen yang diperiksa meliputi kontrak, surat perintah kerja (SPK), berita acara serah terima, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan realisasi pengadaan Tahun Anggaran 2026.

Selain pemeriksaan administrasi, tim UKPBJ memberikan pendampingan kepada PPK dan staf PPK untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan realisasi pengadaan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya memperkuat reformasi birokrasi, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Melalui pendampingan tersebut, Kanwil Kemenkum Jambi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, memenuhi indikator kinerja pengadaan, serta meminimalkan potensi ketidaksesuaian administrasi.

Sinergi dengan UKPBJ Kementerian Hukum menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan pengadaan yang profesional dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik.(Ai)

Artikel Rekomendasi