JAMBERITA.COM - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pemandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jambi TA (TA) 2025. Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN memberikan catatan kritis mulai dari capaian makro ekonomi, realisasi anggaran yang tidak mencapai target, hingga desakan pemerataan infrastruktur.
Juru Bicara Fraksi PAN, Afuan, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi harus lebih serius dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah kondisi jalan di daerah yang belum tersentuh perbaikan maksimal.
"Fraksi PAN mendesak Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih serius dalam pemerataan infrastruktur. Kami masih menemukan banyak jalan yang belum tersentuh perbaikan maksimal, seperti Jalan Padang Lamo di Kabupaten Tebo," ujar Afuan dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026).
Selain infrastruktur, Fraksi PAN menyoroti realisasi pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 yang hanya mencapai 92,33 persen atau sebesar Rp4,10 Triliun dari target Rp4,44 Triliun. Afuan mempertanyakan ketidakcapaian target pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
"Kami mempertanyakan kenapa target ini tidak tercapai 100 persen? Begitu juga dengan realisasi belanja modal dan penyertaan modal yang tidak sesuai target. Hal ini perlu penjelasan mendalam," tuturnya.
Sektor pendidikan dan kesehatan juga tak luput dari evaluasi. Fraksi PAN mencatat anggaran pendidikan sebesar Rp1,348 Triliun pada TA 2025 tidak terealisasi sepenuhnya. Sementara di Dinas Kesehatan, dari 15 indikator kinerja, hanya 2 indikator yang melampaui target. 13 indikator lainnya, termasuk pengobatan TBC, eliminasi malaria, dan penanganan Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (Bumil KEK), belum mencapai target.
Meski memberikan banyak catatan, Fraksi PAN tetap memberikan apresiasi atas kinerja makro ekonomi Jambi. Ekonomi Jambi tercatat tumbuh 4,93 persen, didorong oleh sektor Transportasi dan Pergudangan (8,88 persen) serta Ekspor (5,75 persen). Fraksi PAN juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi 6,89 persen serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada November 2025 mencapai 4,08 persen.
Menutup pandangannya, Fraksi PAN menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya, ?Optimalisasi PAD. PAN mendorong pembaharuan Perda Pajak Air Permukaan, terutama potensi besar dari PLTA Kerinci Merangin Hidro.
Jalan Khusus Batubara, PAN meminta percepatan penyelesaian jalan khusus sebagai solusi kemacetan dan pemenuhan regulasi UU No. 1 Tahun 2022 (HKPD).
Sinkronisasi OPD, PAN mendesak Gubernur untuk meningkatkan sinkronisasi antara program dan ketersediaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih profesional dan akuntabel.
Selanjutnya, Tindak Lanjut Audit BPK, juga menjadi sorotan PAN untuk meminta penjelasan terkait penyelesaian hasil audit BPK RI tahun 2025 agar tidak terjadi pelanggaran administrasi maupun teknis. "Kami mendukung program multiyear yang berfokus pada infrastruktur strategis, namun harus tetap memperhatikan kajian objektif dan rasional agar berdampak nyata bagi manfaat sosial dan ekonomi masyarakat," pungkas.(afm)
Setelah Sambangi Kodim, Danrem Cek Pembangunan Kopdes Merah Putih - Sambangi Pos TNI AL
Danrem 042/Gapu di Kodim 0419/Tanjab : Jangan Buat Pelanggaran, Apalagi Judol!
BREAKING NEWS: Pemprov Jambi Lelang 5 Posisi Jabatan Eselon II, Cek Jadwal dan Syaratnya!
LKPJ 2025 : Fraksi PDIP Sebut Gubernur Jambi Gagal Selesaikan Masalah Batu Bara
Fraksi PKB Soroti Serangan Siber Bank Jambi, Desak Evaluasi Total Direksi dan Komisaris
Fraksi PPP Soroti Pelanggaran RTRW PT SAS dan Lemahnya Pengawasan Tambang di Jambi


Danrem 042/Gapu di Kodim 0419/Tanjab : Jangan Buat Pelanggaran, Apalagi Judol!


