Capaian Kinerja Triwulan I Bidang AHU Kemenkum Jambi Dievaluasi, Strategi Triwulan II Dimatangkan

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menggelar Rapat Evaluasi Triwulan I tahun 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk meninjau realisasi target kinerja sekaligus menyusun langkah strategis guna mengoptimalkan pelayanan pada Triwulan II.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Fatriansyah, serta diikuti oleh seluruh jajaran staf teknis Bidang AHU.

Dalam evaluasi tersebut, dilakukan peninjauan komprehensif terhadap berbagai lini layanan AHU yang menjadi tumpuan masyarakat, di antaranya, Layanan kenotariatan dan fidusia, layanan kewarganegaraan dan apostille dan layanan badan hukum dan administrasi hukum umum lainnya.

Fatriansyah menjelaskan bahwa evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan momentum krusial untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun lapangan yang dihadapi selama tiga bulan pertama tahun berjalan.

Memasuki periode April hingga Juni, Bidang AHU Kanwil Kemenkum Jambi merumuskan sejumlah rencana kerja yang lebih terukur. Fokus utama terletak pada penguatan inovasi layanan dan optimalisasi teknologi informasi guna mempercepat durasi pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan yang prima, akurat, dan tepat waktu adalah kunci utama kepuasan masyarakat. Kami merumuskan langkah strategis agar kinerja pada Triwulan II jauh lebih optimal dan selaras dengan target yang ditetapkan pusat," tegas Fatriansyah dalam arahannya.

Selain capaian angka, rapat ini juga menekankan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sinergi antar-lini di internal Bidang AHU diharapkan dapat meminimalisir hambatan birokrasi, sehingga layanan seperti legalisasi dokumen melalui Apostille maupun pendaftaran badan hukum dapat berjalan lebih transparan.

Melalui rapat evaluasi ini, Kanwil Kemenkum Jambi menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memastikan masyarakat Jambi mendapatkan kepastian hukum yang berkualitas.(afm)

Artikel Rekomendasi