Perkuat Akses Keadilan Desa: Kemenkum Jambi Gandeng DPRD Dorong Dana Desa untuk Insentif Paralegal

JAMBERITA.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jambi melalui delegasinya melakukan koordinasi strategis dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jambi. Pertemuan ini fokus pada optimalisasi 1.858 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa dan pemberdayaan paralegal sebagai solusi konkret meredam konflik agraria yang kerap berujung anarkis di pelosok Jambi.

Kepala Devisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Jambi Dina Rasmalita yang diwakili Kadiv Yankum memaparkan bahwa kehadiran paralegal di desa menjadi instrumen vital dalam memberikan akses keadilan dan kepastian hukum secara gratis bagi masyarakat kecil.

Kadiv menyoroti tingginya angka konflik agraria di Provinsi Jambi yang sering kali merugikan masyarakat akibat minimnya pendampingan hukum. Sebagai langkah solutif, Kemenkumham telah menyiapkan sistem layanan rujukan hukum.

"Apabila masalah tidak dapat diselesaikan di tingkat desa, maka akan dirujukkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah terakreditasi. Seluruh proses ini dapat dipantau masyarakat melalui website resmi Kemenkum," tegasnya, Kamis (30/4/2026).

Saat ini, kata Diana seperti yang telah dipaparkan sebelumnya saat peresmian oleh Menkum bahwa target pembentukan paralegal mencapai 1.585 orang, dengan 567 peserta yang sudah mulai berjalan. Sosialisasi masif terus dilakukan agar warga desa dapat terlatih secara mandiri menjadi paralegal.

Guna menjamin keberlanjutan program, Kanwil Kemenkum Jambi mendorong adanya dukungan regulasi dan penganggaran dari pihak legislatif, antara lain Alokasi Dana Desa & APBD atau mendorong DPRD dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelatihan paralegal serta operasional Posbankum.

Payung Hukum Daerah untuk mendorong terbitnya Perda atau Peraturan Bupati/Wali Kota sebagai landasan hukum operasional Posbankum yang mengikat di daerah. Selanjutnya dari fungsi pengawasan, Kanwil juga meminta anggota DPRD mensosialisasikan layanan ini kepada konstituen serta memantau efektivitasnya di lapangan.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani, menyambut baik inisiatif aksi 1.858 Posbankum yang sebelumnya telah diresmikan oleh Menteri Hukum RI. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif memberikan atensi penuh terhadap penguatan layanan hukum ini.

"Alhamdulillah, ini sudah menjadi atensi kami. Harapan kita bersama adalah bagaimana memperdalam dan mempertajam dukungan dari DPRD, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran, agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat desa," ujar Abun Yani.

Melalui sinergi antara Kanwil Kemenkum Jambi dan DPRD, diharapkan Posbankum desa tidak hanya menjadi simbol, tetapi menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keadilan yang inklusif bagi seluruh warga Jambi tanpa terkecuali. Hadir dalam agenda tersebut, Waka III DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan, Karo Hukum Setda Provinsi Jambi, Ketua Komisi II serta pihak terkait.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Erfan juga menyambut baik koordinasi Kanwil Kemenkum Jambi terkait dengan dukungan DPRD terhadap layanan posbankum desa dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Terkait dukungan anggaran Ia pun menyarankan barangkali bisa di tracing melalui Dana BKBK yang selama ini sudah berjalan.

"Intinya kami ingin tahu bentuknya ada semacam kantornya atau kantor cuma di Kanwil Kemenkum,? kemudian pelatihnya dimana agar bisa kita sosialisasikan. Selanjutnya, mengenai kegunaan anggarannya berapa dan untuk apa, sehingga kami tahu ya, nanti pak Karo Hukum untuk mengaji ini," harap Waka III DPRD Jambi Samsul Riduan.(afm)

Artikel Rekomendasi