Sebut Utang 200 M Bebani Anak Cucu, Abun Yani Buka Suara Untuk Muaro Jambi Tercinta

JAMBERITA.COM - Rencana pinjaman daerah senilai Rp200 miliar mendapat perhatian serius dari tokoh politik asal Muaro Jambi, Abun Yani, S.H. Anggota DPRD Provinsi Jambi dua periode dari Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan fiskal agar tidak menimbulkan risiko finansial berkepanjangan yang berpotensi membebani generasi mendatang.

Menurut legislator daerah pemilihan Batanghari–Muaro Jambi tersebut, kebijakan berutang seharusnya menjadi opsi paling akhir setelah seluruh potensi internal daerah dioptimalkan secara maksimal.

Abun Yani menguraikan bahwa pinjaman dalam jumlah besar secara otomatis membawa konsekuensi pembayaran pokok dan suku bunga tahunan yang cukup tinggi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menggerus alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang seharusnya diperuntukkan bagi program-program prioritas masyarakat.

Sebagai solusi atas tantangan anggaran tersebut, ia menyerukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur keuangan daerah. "Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sektor-sektor unggulan, optimalisasi kinerja BUMD seperti PDAM, serta pembinaan intensif terhadap sektor UMKM," katanya.

Selanjutnya Ia menyarankan agar pihak terkait melakukan penyisiran anggaran guna memangkas belanja yang tidak mendesak dan mengalokasikannya pada kegiatan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan publik.

"Tingkatkan koordinasi dan lobi politik untuk mengamankan alokasi Dana Transfer Pusat, bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan secara transparan dan akuntabel," tegasnya 

Apabila kapasitas fiskal daerah belum memadai untuk mendanai proyek infrastruktur skala besar, pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema kontrak tahun jamak (multiyears) tanpa harus mengambil pinjaman baru.

Abun Yani menekankan bahwa kemandirian fiskal merupakan kunci utama untuk menjaga kedaulatan pembangunan daerah. "Dengan mengandalkan kemampuan keuangan internal, pemerintah daerah memiliki keleluasaan penuh dalam menyusun arah kebijakan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak kreditur," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pandangan yang disampaikannya murni merupakan masukan konstruktif demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesehatan keuangan Muaro Jambi di masa depan. "Kekhawatiran ini berkaitan dengan risiko beban fiskal jangka panjang, potensi kenaikan pajak, serta dampaknya terhadap generasi mendatang dan tidak ada tadensi apapun melainkan hanya sekedar masukkan," ujarnya.(afm)

Artikel Rekomendasi