Catatan Kinerja APBN 2021 Sebuah Optimisme APBN 2022

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

 

 

APBN menjadi instrumen penting dalam ekonomi suatu negara, apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi sesak nafas, karena pendapatan berkurang dan belanja meningkat.

Meski demikian, berbeda dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi APBN sampai dengan Desember 2021 melanjutkan kinerja baik. Hal ini dilihat dari pendapatan dan belanja negara yang mengindikasikan pemulihan ekonomi terus berlanjut.

Dari sisi pendapatan, pada November tahun ini, penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.082,6 triliun atau sekitar 88,04 persen dari target tahun ini. Artinya, pada Desember ini otoritas pajak tinggal mengumpulkan sisa penerimaan pajak senilai Rp 147 triliun agar mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan tren positif tersebut, peluang tercapainya target penerimaan pajak masih sangat terbuka.

Pertumbuhan ini didukung dari pertumbuhan penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak. Dilihat berdasarkan komponennya, penerimaan pajak dari PPh Badan tumbuh 13,4%, kemudian PPN dalam negeri tumbuh 13,3% hingga PPN impor tumbuh 32,3%.

Angka ini menunjukan terjadi perubahan yang cukup dinamis dari sisi penerimaan yang merefleksikan pemulihan ekonomi dunia usaha yang mampu untuk membayar pajak kembali karena pemulihan kondisi bisnis atau usaha.

Lalu dari sisi belanja, sampai dengan tanggal 24 Desember 2021, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.587 triliun atau 92,9% dari pagu sebesar Rp2.784,9 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.809,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp756,9 triliun. Adapun realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan tanggal 24 Desember 2021 adalah sebesar Rp535,38 triliun atau 71,88% dari pagu.

Sebagian besar dari program PEN tersebut disalurkan melalui mekanisme belanja negara dari APBN, yang ditangani lewat KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia. KPPN di lingkup Provinsi DKI Jakarta secara khusus memegang peran yang penting dan strategis karena Rp2.166 triliun atau 77,8% dari total alokasi belanja APBN tahun 2021 dikelola di sini. 

Dari sisi defisit APBN, Defisit anggaran sepanjang tahun ini akan lebih kecil dibandingkan target di APBN 2021. Hal ini di dorong oleh catatan kinerja ekonomi yang semakin positif.

Adapun defisit anggaran pada tahun ini tadinya diproyeksi 5,7% atau Rp 1.006,4 triliun di APBN 2021. Saat ini diharapkan bisa mengecil di kisaran 5,2%-5,4% atau Rp 873,6 triliun.

Defisit ini bisa lebih kecil karena kinerja perekonomian yang menunjukan perbaikan. Ini tercermin dari penerimaan negara terutama pajak yang tumbuh positif bahkan dobel digit.

Pertumbuhan secara total 0,74% (Q1) dan 7,07% (Q2) dan 3,51% (Q3), namun growth dari penerimaan negara tumbuhnya 18,5% dan pajak tumbuhnya 15,3%. Ini kombinasi banyak hal yang kita berikan dukungan insentif pada dunia usaha dan basis tahun lalu rendah memberikan sekarang kemampuan kita untuk pick up cukup tinggi.

Untuk mempertahankan ini dukungan terhadap sektor kesehatan agar Covid-19 terus terkendali tetap dilakukan melalui vaksinasi, testing, dan tracing serta penemuan obat-obatan Covid-19 sangat dibutuhkan. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terus meningkat didukung oleh pertumbuhan konsumsi, investasi, sektor keuangan, dan eksport.

Proyeksi APBN 2022

APBN tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, sebagai periode eksepsional terakhir defisit dapat melebihi 3% PDB, APBN tahun 2022 memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit dibawah 3% terhadap PDB pada tahun 2023. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 yang merujuk pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III - 2021 menunjukkan optimisme besar. menggambarkan harapan, tapi terkalkulasi dengan baik dengan tahapan yang jelas, penuh presisi dan kredibel.

Belanja negara tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 2.714,2 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,5 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 769,6 triliun. 

Dalam RAPBN 2022 secara rinci anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.

Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percpeatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.

Sementara, untuk penanganan Covid-19, focus pemerintah antara lain yaitu antisipasi risiko dampak Covid-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasam protokol kesehatan.

Selanjutnya, untuk perlindungan sosial, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Lalu, untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, anggaran disiapkan sebesar Rp541,7 triliun. Karena Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.

Pembangunan infrastruktur, dianggarkan sebesar Rp384,8 triliun. Adapun, pembangunan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, dan masih banyak yang lainnya.

Lalu, untuk TKDD, ditargetkan transfer ke daerah adalah sebesar Rp702,4 triliun, dan dana desa sebesar Rp68 triliun. Sehingga, total TKDD sebesar Rp770,4 triliun. Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan quality control terhadap TKDD agar terjadi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok Indonesia.

Pada akhirnya, belanja tersebut, pemerintah juga berharap dapat mendorong tercapainya berbagai sasaran pembangunan di tahun depan. Seperti pengangguran terbuka di kisaran 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem. Serta tingkat ketimpangan rasio gini di kisaran 0,376-0,378 serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Tentunya anggaran ini harus terus menjadi alat yang dapat digunakan untuk terus meningkatkan kinerja, mulai dari konsumsi rumah tangga, investasi, kinerja ekspor-impor serta lainnya.

Selain itu APBN 2022 ini harus bisa menjadi stimulus meningkatkan daya saing, agar program yang dianggarkan dapat tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu untuk dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Caranya dengan meningkatkan efisien dan memotong APBN yang bukan prioritas dan kita tetapkan skala prioritas, dan menghadirkan program-program yang berkeadilan.

Termasuk mengurangi belanja birokrasi, tingkatkan kerja digital dan juga bantu pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan di semua sektor bisa tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu.

Agar APBN 2022 nanti bisa semakin responsif.(*)

 

 

Penulis adalah: Pengamat*

Artikel Rekomendasi